Padang (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat (OJK Sumbar) Misran Pasaribu menilai Bank Nagari sangat tepat menjadi penyangga bagi Bank Perkreditan Rakyat ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di Sumbar karena kondisi keuangannya yang tumbuh positif.
Hal itu ia kemukakan saat menghadiri peluncuran Apex BPR Sumatera Barat di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat di Padang, Rabu.
Ia mengatakan kinerja Bank Nagari berdasarkan kondisi keuangannya pada triwulan I 2021 menunjukkan tumbuh positif dengan total aset Rp25,36 triliun atau tumbuh 4,02 persen.
"Kemudian, Kredit dan Pembiayaan sebesar Rp20,07 triliun atau tumbuh 1,17 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp20,81 triliun atau tumbuh 4,84 persen," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjutnya diluncurkannya Apex BPR Sumbar oleh Bank Nagari dalam rangka menopang likuiditas BPR/BPRS, mengatasi persoalan mismatch dan dana bergulir dinilai tepat di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.
"Kami berharap persoalan-persoalan keuangan yang semakin memburuk sebagian bisa diatasi dengan penyediaan dana bergulir dan penyangga likuiditas bagi BPR yang kesulitan dalam kegiatan operasionalnya," harapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan dari 91 BPR ada 39 BPR di Sumbar yang modal intinya masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
Ia mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan modal inti BPR tersebut.
Diharapkan peningkatan itu pertama kali dilakukan dari pemegang sahamnya, namun bila pemegang sahamnya tidak mampu maka BPR didorong untuk mencari investor.
"Jika investor masuk, maka modal inti bisa naik. Kalau tidak ada investor maka ada kebijakan lain yang didorong OJK yakni melakukan merger bagi BPR yang modal intinya dibawah Rp3 miliar," ucapnya.
Ada 16 kelompok BPR yang didorong OJK untuk bersatu agar bisa semakin berkembang dikarenakan persaingan ke depannya akan semakin meningkat, ditambah dengan pandemi COVID-19 yang semakin membebani operasional BPR untuk bisa ekspansi pembiayaan.
Menurut dia, selain dari permintaan kredit yang cenderung menurun selama pandemi, disisi lain BPR juga kesulitan untuk menyalurkan kredit karena keterbatasan modal. Dikhawatirkan kondisi keuangan akan semakin memburuk dan masuk dalam pengawasan khusus.
"Tentu kami berharap hal tersebut tidak terjadi, kami berharap semua BPR/BPRS di Sumbar kuat dan bisa bertahan pada pandemi COVID-19 ini dengan hadirnya Apex BPR," ucapnya.
Sementara Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan peluncuran Apex BPR Sumbar itu menjadi momen yang baik dalam rangka mewujudkan penguatan perekonomian di Sumbar.
"Sebagai pengayom, ini juga dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan fungsi perekonomian, kemudian dalam kaitan persaingan BPR akan lebih kuat," ucapnya.
Menurut Irsyad, bermitra dengan BPR tentu akan lebih terdongkrak dan bisa leluasa termasuk dalam menyalurkan kredit/pembiayaan. Dari 61 permohonan yang masuk ada 37 BPR yang telah disetujui keanggotaannya dan jumlah tersebut akan terus meningkat.
Irsyad mengatakan BPR tersebut nantinya juga bisa ikut serta dalam pembiayaan sektor mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"BPR yang kami lakukan pengayoman sudah bisa menyalurkan KUR, tidak perlu banyak-banyak, cukup sampai Rp25 juta saja, kalau itu sudah bisa tentu akan jauh lebih baik peran serta BPR di sektor-sektor ekonomi mikro itu berada baik di pelosok maupun di kota," ujar dia.
Hal itu ia kemukakan saat menghadiri peluncuran Apex BPR Sumatera Barat di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat di Padang, Rabu.
Ia mengatakan kinerja Bank Nagari berdasarkan kondisi keuangannya pada triwulan I 2021 menunjukkan tumbuh positif dengan total aset Rp25,36 triliun atau tumbuh 4,02 persen.
"Kemudian, Kredit dan Pembiayaan sebesar Rp20,07 triliun atau tumbuh 1,17 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp20,81 triliun atau tumbuh 4,84 persen," ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjutnya diluncurkannya Apex BPR Sumbar oleh Bank Nagari dalam rangka menopang likuiditas BPR/BPRS, mengatasi persoalan mismatch dan dana bergulir dinilai tepat di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.
"Kami berharap persoalan-persoalan keuangan yang semakin memburuk sebagian bisa diatasi dengan penyediaan dana bergulir dan penyangga likuiditas bagi BPR yang kesulitan dalam kegiatan operasionalnya," harapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan dari 91 BPR ada 39 BPR di Sumbar yang modal intinya masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
Ia mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan modal inti BPR tersebut.
Diharapkan peningkatan itu pertama kali dilakukan dari pemegang sahamnya, namun bila pemegang sahamnya tidak mampu maka BPR didorong untuk mencari investor.
"Jika investor masuk, maka modal inti bisa naik. Kalau tidak ada investor maka ada kebijakan lain yang didorong OJK yakni melakukan merger bagi BPR yang modal intinya dibawah Rp3 miliar," ucapnya.
Ada 16 kelompok BPR yang didorong OJK untuk bersatu agar bisa semakin berkembang dikarenakan persaingan ke depannya akan semakin meningkat, ditambah dengan pandemi COVID-19 yang semakin membebani operasional BPR untuk bisa ekspansi pembiayaan.
Menurut dia, selain dari permintaan kredit yang cenderung menurun selama pandemi, disisi lain BPR juga kesulitan untuk menyalurkan kredit karena keterbatasan modal. Dikhawatirkan kondisi keuangan akan semakin memburuk dan masuk dalam pengawasan khusus.
"Tentu kami berharap hal tersebut tidak terjadi, kami berharap semua BPR/BPRS di Sumbar kuat dan bisa bertahan pada pandemi COVID-19 ini dengan hadirnya Apex BPR," ucapnya.
Sementara Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan peluncuran Apex BPR Sumbar itu menjadi momen yang baik dalam rangka mewujudkan penguatan perekonomian di Sumbar.
"Sebagai pengayom, ini juga dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan fungsi perekonomian, kemudian dalam kaitan persaingan BPR akan lebih kuat," ucapnya.
Menurut Irsyad, bermitra dengan BPR tentu akan lebih terdongkrak dan bisa leluasa termasuk dalam menyalurkan kredit/pembiayaan. Dari 61 permohonan yang masuk ada 37 BPR yang telah disetujui keanggotaannya dan jumlah tersebut akan terus meningkat.
Irsyad mengatakan BPR tersebut nantinya juga bisa ikut serta dalam pembiayaan sektor mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"BPR yang kami lakukan pengayoman sudah bisa menyalurkan KUR, tidak perlu banyak-banyak, cukup sampai Rp25 juta saja, kalau itu sudah bisa tentu akan jauh lebih baik peran serta BPR di sektor-sektor ekonomi mikro itu berada baik di pelosok maupun di kota," ujar dia.