Batusangkar, (ANTARA) - Direktur Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementrian Desa (Kemendes) RI Rafdinal mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat untuk lebih keras lagi dalam pencapaian penyerapan dana nagari (desa).
"Kami berharap ke depannya Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa," kata Rafdinal saat audiensi bersama Pemkab Tanah Datar di Batusangkar Jumat, (28/5).
Ia mengatakan untuk tahapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari untuk 2022 sudah mulai dan diharapkan sebelum tahun ini berakhir, APB nagari tahun depan sudah bisa selesai dan butuh kerja keras dan komitmen.
Ia juga mengatakan adapun penyampaian dan harapan Bupati Tanah Datar menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke pimpinan di Kemendes RI.
"Terima kasih atas sambutan pak Bupati bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, semoga jalinan silaturahmi antara kita semakin baik ke depannya, Adapun penyampaian dan harapan pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan pimpinan kami di Kemendes RI," katanya.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan rendahnya serapan dana nagari (desa) di kabupaten itu karena adanya perubahan sistem aplikasi yang lama yang dinamakan Informasi Manajemen Daerah (Simda) kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau (SIPD).
Sementara untuk hambatan yang dirasakan aparatur nagari atau bahkan di kabupaten adalah dalam pengoperasian SIPD tersebut tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu.
"Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan apalagi di nagari, bahkan ketika bisa malahan server di kementerian yang error. Karenanya diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini sebelum adanya pelatihan," katanya.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Nofenril bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya.
Namun ia mengaku untuk saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana nagari tahap satu, delapan nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi dan dan dua nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat.
"Dan Insya Allah, target untuk pencairan dana bulan Juni depan bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi," katanya.
"Kami berharap ke depannya Tanah Datar semakin giat dan cepat dalam pelaksanaan penyerapan dana desa," kata Rafdinal saat audiensi bersama Pemkab Tanah Datar di Batusangkar Jumat, (28/5).
Ia mengatakan untuk tahapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari untuk 2022 sudah mulai dan diharapkan sebelum tahun ini berakhir, APB nagari tahun depan sudah bisa selesai dan butuh kerja keras dan komitmen.
Ia juga mengatakan adapun penyampaian dan harapan Bupati Tanah Datar menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan ke pimpinan di Kemendes RI.
"Terima kasih atas sambutan pak Bupati bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, semoga jalinan silaturahmi antara kita semakin baik ke depannya, Adapun penyampaian dan harapan pak Bupati menjadi bahan evaluasi dan akan disampaikan pimpinan kami di Kemendes RI," katanya.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan rendahnya serapan dana nagari (desa) di kabupaten itu karena adanya perubahan sistem aplikasi yang lama yang dinamakan Informasi Manajemen Daerah (Simda) kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau (SIPD).
Sementara untuk hambatan yang dirasakan aparatur nagari atau bahkan di kabupaten adalah dalam pengoperasian SIPD tersebut tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu.
"Aparatur di kabupaten saja masih kesulitan apalagi di nagari, bahkan ketika bisa malahan server di kementerian yang error. Karenanya diharapkan jangan paksakan daerah untuk sistem ini sebelum adanya pelatihan," katanya.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Nofenril bahwa pencairan dana desa atau nagari memang terlambat karena perubahan sistem pengajuannya.
Namun ia mengaku untuk saat ini sudah ada 65 nagari yang mengajukan dana nagari tahap satu, delapan nagari sedang mengajukan ke KPPN Bukittinggi dan dan dua nagari lainnya APB Nagari sedang dievaluasi camat.
"Dan Insya Allah, target untuk pencairan dana bulan Juni depan bisa tercapai, dan angka 28 adalah capaian yang sudah bagus dan cukup tinggi," katanya.