Sarilamak (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mendorong agar daerah yang memiliki peternakan sapi yang telah berkembang bisa memiliki keluaran (output) lain sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi daerah tersebut.
"Setiap daerah kalau sudah berkembang peternakannya yang keluar dari daerah itu harus dalam bentuk daging sehingga ada nilai tambah bagi daerah," katanya saat mengunjungi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat.
Ia mengatakan jika keluaran dari peternakan sapi itu masih sapi, nilai tambah yang diperoleh oleh petani/peternak dan pemerintah daerah lebih sedikit.
Terkait kurangnya sapi betina indukan, katanya bisa saja diatasi dengan mengimpor satu sampai dua juta ekor sapi betina indukan.
"Ini bisa jadi jalan keluar, tapi yang penting itu adalah setelah itu. Jangan lima sampai sepuluh tahun kemudian kita impor lagi," ujarnya.
Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh BPTU-HPT Padang Mangateh merupakan hal yang bagus, namun dengan kapasitas yang besar ini peluangnya belum tertangkap sepenuhnya
"Orang Indonesia setiap tahunnya terus kekurangan protein yang bersumber dari hewan. Ini yang harus kita pastikan agar generasi ke depan mempunyai kecukupan proteinnya," kata dia.
Selain itu, BPTU-HPT ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat edukasi dan ekowisata sepanjang bisa dilakukan dengan baik.
Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, Nasrullah mengatakan jumlah benih dari apapun jenis sapi kurang lebih sebanyak 10 juta dosis.
"Namun persoalannya indukan sapi kita yang bisa diberikan benih itu kurang, kalaupun ada masih banyak dikelola dengan sistem ekstensif atau pemeliharaan sapi di luar kandang," ujarnya.
Padahal pemeliharaan yang baik untuk sapi itu minimal semi-intensif atau yang menggunakan perpaduan teknologi modern dan tradisional.
"Saya harap ini menjadi pertimbangan bagi bapak menteri, agar program swasembada daging sapi dan kerbau bisa menjadi program prioritas nasional," katanya.
"Setiap daerah kalau sudah berkembang peternakannya yang keluar dari daerah itu harus dalam bentuk daging sehingga ada nilai tambah bagi daerah," katanya saat mengunjungi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat.
Ia mengatakan jika keluaran dari peternakan sapi itu masih sapi, nilai tambah yang diperoleh oleh petani/peternak dan pemerintah daerah lebih sedikit.
Terkait kurangnya sapi betina indukan, katanya bisa saja diatasi dengan mengimpor satu sampai dua juta ekor sapi betina indukan.
"Ini bisa jadi jalan keluar, tapi yang penting itu adalah setelah itu. Jangan lima sampai sepuluh tahun kemudian kita impor lagi," ujarnya.
Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh BPTU-HPT Padang Mangateh merupakan hal yang bagus, namun dengan kapasitas yang besar ini peluangnya belum tertangkap sepenuhnya
"Orang Indonesia setiap tahunnya terus kekurangan protein yang bersumber dari hewan. Ini yang harus kita pastikan agar generasi ke depan mempunyai kecukupan proteinnya," kata dia.
Selain itu, BPTU-HPT ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat edukasi dan ekowisata sepanjang bisa dilakukan dengan baik.
Sementara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, Nasrullah mengatakan jumlah benih dari apapun jenis sapi kurang lebih sebanyak 10 juta dosis.
"Namun persoalannya indukan sapi kita yang bisa diberikan benih itu kurang, kalaupun ada masih banyak dikelola dengan sistem ekstensif atau pemeliharaan sapi di luar kandang," ujarnya.
Padahal pemeliharaan yang baik untuk sapi itu minimal semi-intensif atau yang menggunakan perpaduan teknologi modern dan tradisional.
"Saya harap ini menjadi pertimbangan bagi bapak menteri, agar program swasembada daging sapi dan kerbau bisa menjadi program prioritas nasional," katanya.