Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatera Barat mulai membahas persiapan pembelajaran sekolah tatap muka yang direncanakan akan dilangsungkan pemerintah pada 2021.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Tanah Datar, Zuldafri Darma di Batusangkar, Senin, mengatakan pembahasan tersebut dilangsungkan dengan melibatkan unsur terkait agar pelaksanaan sekolah tatap muka di Tanah Datar memiliki konsep yang terarah dan terukur.
"Sebelum sekolah tatap muka ini dimulai kita tentunya harus memiliki konsep ideal yang mengatur pelaksanaan ini, maka perlu kiranya melakukan evaluasi secara mendalam langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Ia mengatakan jika tanpa persiapan dan konsep yang matang dikhawatirkan sekolah tatap muka ini bisa menjadi kluster baru penyebaran COVID-19.
Sementara disatu sisi keinginan orangtua maupun para siswa di Tanah Datar cukup tinggi untuk bisa segera melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka.
Ia mengharapkan demi kebaikan bersama agar tidak terjadi kluster baru penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 masyarakat diimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan.
"Pemerintah daerah tentunya tidak boleh gegabah dalam membuka proses belajar tatap muka tanpa pertimbangan yang matang. Karena potensi terjadinya kluster baru penyebaran kasus COVID-19 masih tetap terbuka," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar, Riswandi mengatakan pelaksanaan sekolah tatap muka merupakan instruksi dari empat menteri dan proses pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
Oleh karenanya perlu pembicaraan dan kajian yang mendalam dengan dinas terkait jika sekolah tatap muka di Tanah Datar mulai dilakukan.
"Sesuai keputusan bersama empat menteri proses belajar tatap muka dilaksanakan sesuai keputusan masing-masing daerah, untuk itu kita terlebih dahulu mengkaji dari berbagai aspek termasuk prosedur kesehatan yang harus dilakukan," ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Tanah Datar, Zuldafri Darma di Batusangkar, Senin, mengatakan pembahasan tersebut dilangsungkan dengan melibatkan unsur terkait agar pelaksanaan sekolah tatap muka di Tanah Datar memiliki konsep yang terarah dan terukur.
"Sebelum sekolah tatap muka ini dimulai kita tentunya harus memiliki konsep ideal yang mengatur pelaksanaan ini, maka perlu kiranya melakukan evaluasi secara mendalam langkah apa yang harus dilakukan," katanya.
Ia mengatakan jika tanpa persiapan dan konsep yang matang dikhawatirkan sekolah tatap muka ini bisa menjadi kluster baru penyebaran COVID-19.
Sementara disatu sisi keinginan orangtua maupun para siswa di Tanah Datar cukup tinggi untuk bisa segera melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka.
Ia mengharapkan demi kebaikan bersama agar tidak terjadi kluster baru penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 masyarakat diimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan.
"Pemerintah daerah tentunya tidak boleh gegabah dalam membuka proses belajar tatap muka tanpa pertimbangan yang matang. Karena potensi terjadinya kluster baru penyebaran kasus COVID-19 masih tetap terbuka," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar, Riswandi mengatakan pelaksanaan sekolah tatap muka merupakan instruksi dari empat menteri dan proses pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
Oleh karenanya perlu pembicaraan dan kajian yang mendalam dengan dinas terkait jika sekolah tatap muka di Tanah Datar mulai dilakukan.
"Sesuai keputusan bersama empat menteri proses belajar tatap muka dilaksanakan sesuai keputusan masing-masing daerah, untuk itu kita terlebih dahulu mengkaji dari berbagai aspek termasuk prosedur kesehatan yang harus dilakukan," ujarnya.