Arosuka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat melalui Dinas Perikanan dan Pangan berkomitmen untuk membantu pengembangan UMKM bidang perikanan dan pangan dengan cara memberikan kemudahan mendapatkan akses permodalan di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Admaizon, di Arosuka Minggu cara tersebut diyakini akan mempercepat proses pengembangan UMKM sebagaimana yang diharapkan.
Selain itu, Dinas Perikanan dan Pangan juga berusaha memberikan kemudahan akses dari perbankan untuk semua UMKM bidang perikanan dan pangan dalam mendapatkan permodalan.
Untuk itu ia mendorong agar UMKM diberikan akses modal yang murah dan mudah dari perbankan.
"Selain dari perbankan, akses permodalan juga diberikan kepada UMKM perikanan dan pangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan," kata dia.
Ia mengatakan BLU berupa pembiayaan mikro bagi nelayan juga dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Ia berharap ke depannya UMKM perikanan dan pangan di Kabupaten Solok bisa berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik seperti pelaku usaha lainnya yang sudah berkembang.
Selain itu, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok telah melakukan sosialisasi KUR bagi pelaku utama perikanan dan pangan di Kabupaten Solok. Pelaksanaan sosialisasi tersebut bekerja sama dengan BRI cabang Solok yang menghadirkan 32 kelompok pelaku utama perikanan dan 10 kelompok pangan.
"Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk penguatan akses permodalan usaha pengolahan produk perikanan dan pelaku pangan," ujar dia.
Menurut UMKM perikanan dan pangan di Kabupaten Solok sangat berpotensi untuk dikembangkan. "Namun sampai saat ini UMKM perikanan dan pangan masih terkendala pemasaran, permodalan, kompetensi SDM, keterbatasan penguasaan teknologi, dan manajemennya," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan bahkan saat ini untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha perikanan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
"Termasuk juga bagaimana UMKM bisa memasarkan produk di pasar digital yang berkembang pesat saat ini untuk mendukung perluasan akses dan sekaligus peningkatan kesejahteraan," ucapnya.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Admaizon, di Arosuka Minggu cara tersebut diyakini akan mempercepat proses pengembangan UMKM sebagaimana yang diharapkan.
Selain itu, Dinas Perikanan dan Pangan juga berusaha memberikan kemudahan akses dari perbankan untuk semua UMKM bidang perikanan dan pangan dalam mendapatkan permodalan.
Untuk itu ia mendorong agar UMKM diberikan akses modal yang murah dan mudah dari perbankan.
"Selain dari perbankan, akses permodalan juga diberikan kepada UMKM perikanan dan pangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan," kata dia.
Ia mengatakan BLU berupa pembiayaan mikro bagi nelayan juga dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Ia berharap ke depannya UMKM perikanan dan pangan di Kabupaten Solok bisa berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik seperti pelaku usaha lainnya yang sudah berkembang.
Selain itu, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok telah melakukan sosialisasi KUR bagi pelaku utama perikanan dan pangan di Kabupaten Solok. Pelaksanaan sosialisasi tersebut bekerja sama dengan BRI cabang Solok yang menghadirkan 32 kelompok pelaku utama perikanan dan 10 kelompok pangan.
"Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk penguatan akses permodalan usaha pengolahan produk perikanan dan pelaku pangan," ujar dia.
Menurut UMKM perikanan dan pangan di Kabupaten Solok sangat berpotensi untuk dikembangkan. "Namun sampai saat ini UMKM perikanan dan pangan masih terkendala pemasaran, permodalan, kompetensi SDM, keterbatasan penguasaan teknologi, dan manajemennya," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan bahkan saat ini untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha perikanan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
"Termasuk juga bagaimana UMKM bisa memasarkan produk di pasar digital yang berkembang pesat saat ini untuk mendukung perluasan akses dan sekaligus peningkatan kesejahteraan," ucapnya.