Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima kali berturut-turut.
Penghargaan itu diumumkan dan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 diikuti beberapa kepala daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut, Selasa, secara daring.
Wali Kota Padang Mahyeldi usai pengumuman penghargaan di Padang menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama BPK yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padang.
"Kita patut bersyukur atas penghargaan ini. Alhamdulillah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD di 2019 Padang mendapatkan opini WTP dari BPK. Dan hari ini kita menerima penghargaan dari BPK karena telah meraih opini WTP 5 tahun berturut-turut," jelasnya.
Wali kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SKPD terkait serta seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang yang mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan.
“Khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga memberikan hasil positif dan ke depan harap terus dipertahankan,” jelas dia.
Sementara Kepala BPKAD Kota Padang, Budi Payan menyampaikan indikator dari pemberian penghargaan tersebut dilandasi laporan keuangan yang baik dari Pemko Padang yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK terkait LKPD.
"Alhamdulillah, sejak dibawah kepemimpinan bapak Mahyeldi setiap tahunnya Padang terus mendapatkan opini WTP dari BPK terkait LKPD. Kita tentu berharap dengan pemberian penghargaan ini Kota Padang juga bisa menerima apresiasi berupa dana insentif daerah (DID) dari Pemerintah Pusat," terang dia.
Sementara itu dalam sambutan dan arahannya Menkeu Sri Mulyani mengatakan kali ini terjadi kenaikan opini WTP atas LKPD pemerintah daerah.
Ia menyebutkan pada pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen.
"Pemda yang mendapat opini WTP terdiri atas 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen," jelasnya.
Sri menilai peningkatan yang terjadi tersebut menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN), tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan.
"Saya berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.
Penghargaan itu diumumkan dan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 diikuti beberapa kepala daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut, Selasa, secara daring.
Wali Kota Padang Mahyeldi usai pengumuman penghargaan di Padang menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama BPK yang telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padang.
"Kita patut bersyukur atas penghargaan ini. Alhamdulillah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD di 2019 Padang mendapatkan opini WTP dari BPK. Dan hari ini kita menerima penghargaan dari BPK karena telah meraih opini WTP 5 tahun berturut-turut," jelasnya.
Wali kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SKPD terkait serta seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang yang mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan.
“Khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga memberikan hasil positif dan ke depan harap terus dipertahankan,” jelas dia.
Sementara Kepala BPKAD Kota Padang, Budi Payan menyampaikan indikator dari pemberian penghargaan tersebut dilandasi laporan keuangan yang baik dari Pemko Padang yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK terkait LKPD.
"Alhamdulillah, sejak dibawah kepemimpinan bapak Mahyeldi setiap tahunnya Padang terus mendapatkan opini WTP dari BPK terkait LKPD. Kita tentu berharap dengan pemberian penghargaan ini Kota Padang juga bisa menerima apresiasi berupa dana insentif daerah (DID) dari Pemerintah Pusat," terang dia.
Sementara itu dalam sambutan dan arahannya Menkeu Sri Mulyani mengatakan kali ini terjadi kenaikan opini WTP atas LKPD pemerintah daerah.
Ia menyebutkan pada pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen.
"Pemda yang mendapat opini WTP terdiri atas 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen," jelasnya.
Sri menilai peningkatan yang terjadi tersebut menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola, tidak hanya dalam mengelola barang milik negara (BMN), tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan.
"Saya berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.