Padang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna penyampaian nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani. Pada rapat tersebut juga dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya, di Padang, Selasa.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani memberikan kesempatan kepada wakil wali Kota Padang untuk menyampaikan nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2021.
Selain itu, ia mengatakan setelah penyampaian RAPBD tahun anggaran 2021 tersebut ia bersama legislator lainnya akan melakukan pembahasan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) SKPD dan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ia berharap pada RAPBD tahun anggaran 202 lebih memfokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 di Kota Padang.
"Untuk pelaksanaan teknisnya akan kami bahas dalam rapat Banggar nantinya," kata dia.
Selain itu, Juga hadir unsur Forkopimda, pemangku kepentingan terkait dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkot Padang secara daring.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa menyampaikan target pendapatan daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 mengalami penurunan menjadi Rp2,55 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp2,7 triliun.
"Jika dibandingkan dengan tahun lalu, target pendapatan daerah pada tahun ini memang mengalami penurunan sebesar Rp130,55 miliar atau sekitar 5,11 persen," kata dia.
Ia menyatakan hal itu pada saat pelaksanaan rapat paripurna bersama anggota DPRD Kota Padang tentang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang tahun anggaran 2021.
Menurut dia hal itu disebabkan karena pada 2020 perekonomian di Kota Padang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk itu pada 2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kembali ekonomi masyarakat.
"Untuk itu, Pemkot Padang akan terus melakukan upaya untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi di Padang yang terdampak akibat pandemi COVID-19," kata dia.
"PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah senilai Rp649,99 miliar, retribusi daerah Rp85,40 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp115 miliar," kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan pendapatan transfer pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1,56 triliun yang bersumber dari transfer pemerintah pusat Rp1,45 triliun dan transfer antar pemerintah daerah sebesar Rp114 miliar.
"Kemudian, target anggaran belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp2,583 triliun, belanja operasi sebesar Rp2,275 triliun, belanja modal sebesar Rp297,636 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10,929 miliar," kata dia.
"Maka dapat disimpulkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,55 triliun, belanja daerah sebesar Rp 2,58 triliun, sehingga defisit diperkirakan sebesar Rp26,94 miliar," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp26,94 miliar. Sehingga sisa lebih pembayaran anggaran(Silpa) pada RAPBD 2021 ditetapkan sebesar Rp0.
Rapat paripurna penyampaian nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani. Pada rapat tersebut juga dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya, di Padang, Selasa.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani memberikan kesempatan kepada wakil wali Kota Padang untuk menyampaikan nota pengantar keuangan RAPBD tahun anggaran 2021.
Selain itu, ia mengatakan setelah penyampaian RAPBD tahun anggaran 2021 tersebut ia bersama legislator lainnya akan melakukan pembahasan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) SKPD dan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ia berharap pada RAPBD tahun anggaran 202 lebih memfokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 di Kota Padang.
"Untuk pelaksanaan teknisnya akan kami bahas dalam rapat Banggar nantinya," kata dia.
Selain itu, Juga hadir unsur Forkopimda, pemangku kepentingan terkait dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkot Padang secara daring.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa menyampaikan target pendapatan daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 mengalami penurunan menjadi Rp2,55 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp2,7 triliun.
"Jika dibandingkan dengan tahun lalu, target pendapatan daerah pada tahun ini memang mengalami penurunan sebesar Rp130,55 miliar atau sekitar 5,11 persen," kata dia.
Ia menyatakan hal itu pada saat pelaksanaan rapat paripurna bersama anggota DPRD Kota Padang tentang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang tahun anggaran 2021.
Menurut dia hal itu disebabkan karena pada 2020 perekonomian di Kota Padang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk itu pada 2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kembali ekonomi masyarakat.
"Untuk itu, Pemkot Padang akan terus melakukan upaya untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi di Padang yang terdampak akibat pandemi COVID-19," kata dia.
"PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah senilai Rp649,99 miliar, retribusi daerah Rp85,40 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp115 miliar," kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan pendapatan transfer pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1,56 triliun yang bersumber dari transfer pemerintah pusat Rp1,45 triliun dan transfer antar pemerintah daerah sebesar Rp114 miliar.
"Kemudian, target anggaran belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp2,583 triliun, belanja operasi sebesar Rp2,275 triliun, belanja modal sebesar Rp297,636 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10,929 miliar," kata dia.
"Maka dapat disimpulkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,55 triliun, belanja daerah sebesar Rp 2,58 triliun, sehingga defisit diperkirakan sebesar Rp26,94 miliar," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp26,94 miliar. Sehingga sisa lebih pembayaran anggaran(Silpa) pada RAPBD 2021 ditetapkan sebesar Rp0.