Padang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar) menyatakan percaya diri menghadapi tahapan Pilkada 2020 karena memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sebagian besar lulusan perguruan tinggi.

Komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulai dalam webinar KPU Sumbar di Padang, Senin, mengatakan dari 895 orang personel PPK, sebagian besar merupakan lulusan D1 hingga magister.

Ia menyebutkan dari 70 persen petugas PPK hanya 30 persen yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu untuk PPS yang terdiri dari 3.474 orang sebanyak 1.513 orang yang lulusan SMA dan sisanya merupakan lulusan perguruan tinggi.

Menurut dia dari segi latar belakang pendidikan PPS dan PPK untuk Pilkada Sumbar cukup mumpuni dan mudah-mudahan latar belakang pendidikan ini diikuti dengan pengalaman sehingga mampu menghasilkan pemilihan yang berkualitas.

“Ini merupakan pertanda dan modal bagi kita menyelenggarakan pemilihan yang baik karena memiliki sumber daya manusia yang mumpuni,” tambah dia.

Ia mengemukakan sebelumnya ada 11 orang PPS yang mengundurkan diri karena berbagai alasan mulai dari pindah domisili, mendapatkan pekerjaan dan hamil sehingga khawatir akan kesehatannya.

Sementara itu, untuk PPK ada empat orang yang mengundurkan diri dengan sejumlah alasan seperti maju dalam pemilihan wali nagari, mendapatkan pekerjaan dan lainnya.

Dalam waktu dekat KPU Sumbar sendiri akan melakukan verifikasi faktual calon pasangan perseorangan yang akan dimulai pada 27 Juni 2020.

Menurut dia sesuai dengan pasal 8 c ayat 1 PKPU 5 2020, tahapan program jadwal harus sesuai protokol COVID-19 dengan menggunakan masker, sarung tangan dan lainnya.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan untuk protokol ini sesuai teknis pelaksanaan masih merujuk kepada aturan sebelumnya namun diikuti protokol kesehatan.

“Kita tidak melakukan tes cepat atau tes usap terhadap PPK dan PPS yang akan turun kepada masyarakat. Petugas akan datang kepada pendukung menanyakan terkait dukungan tersebut, bagi yang tidak mau bertemu dapat dilakukan melakukan telepon video dengan mencocokkan foto di video dengan KTP yang ada,” jelaa dia.