Padang (ANTARA) - Pandemi COVID-19 semakin menunjukkan peningkatan. Semua unsur berjibaku dalam penanganan COVID-19 agar tidak semakin meluas dari sisi sebaran dan jumlah kasus.
Mulai dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah bahkan ke tingkat desa/nagari telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan dan instruksi untuk penanganan COVID19, tak terkecuali, di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Menindak lanjuti Surat Edaran MendesPDTT dan instruksi Gubernur serta Bupati soal penanganan Dampak Covid19, pemerintah nagari telah mengambil berbagai langkah antisipatif pencegahan COVID19.
Pertanggal 16 April 2020 tercatat jumlah kasus positif di Sumatra Barat telah mencapai angka 55 kasus. Tentu, ini menjadi perhatian pihak Nagari untuk semakin menggencarkan pencegahan di tingkat masyarakat.
Zul Arfin Dt. Perpatiah Nan Sabatang, Wali Nagari Pasia Laweh menyebutkan dalam penanganan kasus, Pemerintah Nagari telah mengambil berbagai langkah antisipatif, ada 4 hal yang kami coba terapkan.
Pertama, sesuai dengan Surat Edaran Menteri, Pemerintah Nagari telah membentuk POSKO Covid19 yang bertujuan sebagai lokasi screening, bagi siapapun yang masuk ke nagari.
Setiap orang baru yang masuk, akan didata dan diminta laporan riwayat perjalanan dan tujuan ke nagari pasia laweh. Kami juga menyediakan alat pengecek suhu tubuh untuk memastikan yang bersangkutan tidak memiliki gejala COVID 19.
Kedua, membentuk Tim Edukasi COVID 19 yang terdiri dari Bidan, Babinsa, Babinkamtibmas, MUI Nagari, Ninik Mamak, Pemuda, dan Staff Nagari sekaligus membawa kuesioner untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap COVID 19 serta dampaknya terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat, juga meminta masukan dan saran untuk penanganannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketiga, membentuk Pusat Data dan Informasi, yang bertujuan sebagai sistem data terpadu yang menyediakan kebutuhan data (jompo, anak yatim/piatu, anak terlantar, disabilitas, penerima program PKH, data rumah yang telah di disinfektan serta data perantau yang masuk dalam rentang maret-hingga April.
Hingga saat ini tercatat ada 75 perantau yang masuk ke nagari, dengan wilayah sebaran Jakarta, Riau, dan Malaysia.
“Semua data masyarakat kami tempelkan di ruang pusat data dan informasi. Semuanya transparan dan bisa dilihat siapapun. Jadi, kalau ada yang protes dan merasa namanya belum terdata, bisa langsung mengkonfirmasi ke pihak nagari,” Jelas Zul Arfin Dt. Perpatiah Nan Sabatang.
Kebutuhan data ini juga diperuntukkan untuk memilah secara kategoristik masyarakat yang akan disasar sebagai penerima bantuan.
“Masyarakat yang telah menerima bantuan PKH, BLT, PNS dsb. akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Namun daftar nama mereka kami sediakan di Pusat Informasi, jikalau nanti ada yang bertanya mengapa mereka tidak memperoleh bantuan. Sementara masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan dari manapun, akan disasar sebagai penerima prioritas. Tapi untuk saat ini yang paling diprioritaskan adalah kelompok rentan” terang Zul Arfian.
Keempat, Administrasi Umum, dengan tugas menyusun setiap laporan SPJ dan kebutuhan data nagari. Kelima, penyedian Gudang penyimpanan logistik.
Penanganan Berbasis Kaum
Dalam penyediaan data dan penyaluran bantuan penanganan covid 19 di Nagari, semuanya dilakukan berbasis Kaum dengan jumlah mencapai 100 Ninik Mamak nan dikato Pasia Laweh seluruh Nagari Pasia Laweh.
Setiap wali Jorong yang ada di Pasia Laweh, diminta untuk mengkoordinasikan kepada ninik mamak yang ada, agar mendata seluruh anggota kaumnya.
Hal ini didasari oleh masih kuatnya peran dan status ninik mamak yang sangat dihormati di kalangan masyarakat, dan dari hasil kuesionaer yang dijalankan tim edukasi COVID-19, skema penanganan berbasis kaum dipandang sangat relevan dan sangat membantu masyarakat.
Terkait perantau yang masuk ke Nagari Pasia Laweh, Pemerintah Nagari meminta kepada Ninik Mamak melalui surat resmi, untuk menyediakan Rumah Gadang Kaum yang saat ini didata berjumlah 58 Rumah Gadang se Nagari Pasia Laweh sebagai ruang isolasi, atau ketika rumah gadang kaum sudah tidak layak huni, maka alternatif lainnya dicari rumah yang kosong/tidak dihuni.
Sehingga, tanggung jawab dan untuk pemenuhan kebutuhan selama isolasi dapat ditanggung oleh anggota kaum, dan tidak akan memberatkan Nagari.
Selain itu, Pemerintah Nagari juga mengimbau agar tanah ulayat kaum yang belum digarap, untuk ditanami berbagai tanaman yang mampu memenuhi kebutuhan pangan setidaknya bagi anggota kaum, kalau semua ninik mamak menerapkan hal serupa, artinya seluruh masyarakat nagari akan terpenuhi kebutuhan pangan dan logistik selama pandemi.
Tidak sampai disitu, mengingat belum jelasnya rentang waktu berakhirnya pandemi, Pemerintah Nagari mengambil inisiatif untuk mendata sejumlah kolam ikan yang ada, dan telah didapatkan sejumlah 376 Kolam ikan untuk kemudian akan diajukan peluang bantuan bibit ikan ke Pemerintah Kabupaten Agam.
“Wakil Bupati Agam dalam kunjungan ke Pasia Laweh selasa (14/4) lalu, telah berjanji akan memenuhi permintaan bantuan bibit ikan di Pasia Laweh,” terang Zul Arfin.
Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok yang relatif terhambat, akibat dari banyaknya usaha dan aktivitas pasar yang mengurangi intensitas transaksi, untuk sementara sudah dapat diatasi dengan bantuan beras sebanyak 7 ton dari Dinas Sosial Kabupaten Agam, kemudian dibagikan ke masyarakat sebagai beras bantuan. Masing-masing KK memperoleh 10 Kg beras dan ditambah garam.
Sementara itu, untuk bantuan tahap kedua sekaligus membantu ketahanan pangan di Nagari. Pemerintah Nagari Pasia Laweh telah mengalokasikan pembelian beras dari masyarakat sejumlah 1 ton beras.
Hal ini cukup beralasan, mengingat ketersediaan beras di nagari yang cukup banyak dan bisa untuk membantu perputaran ekonomi masyarakat.
Beras ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang belum memperoleh bantuan, dan sisanya akan dikelola oleh BUMNAG Pasia Laweh.
“Kalau kita beli dari petani didaerah sendiri walaupun ada selisih harga, paling tidak uang yang diberikan akan berputar di masyarakat kita sendiri. Tentu mereka akan sangat terbantu,” jelas Wali Nagari Pasia Laweh.
Zul Arfin juga menyebutkan anggaran penanganan COVID19 di Pasia Laweh yang dialokasikan dari ADD sejumlah 260 juta rupiah.
Kedepannya ia menyarankan sebaiknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berupa kebutuhan pokok dalam bentuk barang jadi.
Tapi, juga bisa diberikan mereka bantuan berupa ternak, ayam, itik dsb. sehingga, ketahanan pangan di nagari akan terbangun. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir.
Kalau untuk kebutuhan beras di nagari Pasia Laweh stoknya masih relatif banyak dan lahan sawah yang ada masih mencukupi untuk masyarakat meskipun ditengah pandemi yang terjadi sekarang ini.
Oleh karena itu, dapat dikatakan secara mitigasi dan pencegahan COVID19 di Nagari Pasia Laweh sudah sangat siap dan berorientasi kedepan.
Dihubungi terpisah, Rainal Daus, Koordinator Program KKI Warsi, menyebutkan bahwa selama masa pandemi, sosialisasi dan bantuan berupa masker, poster pengetahuan tentang COVID19 menjadi kegiatan strategis untuk dilakukan di berbagai nagari.
“Jika selama ini, kita berfokus kegiatan pada perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Namun, sekarang ini kita juga membantu masyarakat di nagari dampingan untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan. Kita telah menyalurkan bantuan berupa masker dan poster-poster pengetahuan terkait pencegahan COVID19,” terang Rainal Daus.
Rainal juga menambahkan, inisiatif yang dilakukan di berbagai nagari dalam penanganan COVID19 beberapa sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan SOP yang ada.
KKI Warsi turut mengambil peran dibeberapa hal yang kiranya belum maksimal terlaksana. Tentu, patut kita syukuri bersama hal demikian ini bisa menjadi perhatian seluruh masyarakat untuk tetap menjaga diri.
“Semua Nagari pada prinsipnya sudah memiliki SOP penanganan dan pencegahan. Masyarakat di Nagari pun sudah secara sadar bergerak, mulai dari membentuk POSKO Penanganan COVID19, melakukan disenfektan rumah warga, bantuan dari nagari pada kelompok rentan dan masyarakat terdampak, sekaligus mendata semua orang yang masuk ke nagari,” tambah Rainal.
Dilain sisi, skema pencegahan yang dijalankan di Nagari Pasia Laweh merupakan hal yang menarik. Upaya ini mencoba mengembalikan peran dari ninik mamak di Nagari untuk terlibat aktif dalam mengurus anak kemenakan di nagari.
“Skema penanganan COVID 19 Berbasis Kaum di Nagari Pasia Laweh tentu menjadi pembelajaran tersendiri bagi WARSI, dan masyarakat pada umumnya. Bahwasanya semua unsur di Nagari dapat dilibatkan secara bersama untuk penanganan pandemi. Selain itu, upaya ini juga dilihat sebagai bagian dari kerja membangun kembali solidaritas antar kaum dan tentunya, akan sangat membantu pemerintah Nagari dalam penanganan COVID19 kedepan,” tutup Rainal. (Oleh. Nabhan Aiqani/Humas Warsi)
Mulai dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah bahkan ke tingkat desa/nagari telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan dan instruksi untuk penanganan COVID19, tak terkecuali, di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Menindak lanjuti Surat Edaran MendesPDTT dan instruksi Gubernur serta Bupati soal penanganan Dampak Covid19, pemerintah nagari telah mengambil berbagai langkah antisipatif pencegahan COVID19.
Pertanggal 16 April 2020 tercatat jumlah kasus positif di Sumatra Barat telah mencapai angka 55 kasus. Tentu, ini menjadi perhatian pihak Nagari untuk semakin menggencarkan pencegahan di tingkat masyarakat.
Zul Arfin Dt. Perpatiah Nan Sabatang, Wali Nagari Pasia Laweh menyebutkan dalam penanganan kasus, Pemerintah Nagari telah mengambil berbagai langkah antisipatif, ada 4 hal yang kami coba terapkan.
Pertama, sesuai dengan Surat Edaran Menteri, Pemerintah Nagari telah membentuk POSKO Covid19 yang bertujuan sebagai lokasi screening, bagi siapapun yang masuk ke nagari.
Setiap orang baru yang masuk, akan didata dan diminta laporan riwayat perjalanan dan tujuan ke nagari pasia laweh. Kami juga menyediakan alat pengecek suhu tubuh untuk memastikan yang bersangkutan tidak memiliki gejala COVID 19.
Kedua, membentuk Tim Edukasi COVID 19 yang terdiri dari Bidan, Babinsa, Babinkamtibmas, MUI Nagari, Ninik Mamak, Pemuda, dan Staff Nagari sekaligus membawa kuesioner untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap COVID 19 serta dampaknya terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat, juga meminta masukan dan saran untuk penanganannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketiga, membentuk Pusat Data dan Informasi, yang bertujuan sebagai sistem data terpadu yang menyediakan kebutuhan data (jompo, anak yatim/piatu, anak terlantar, disabilitas, penerima program PKH, data rumah yang telah di disinfektan serta data perantau yang masuk dalam rentang maret-hingga April.
Hingga saat ini tercatat ada 75 perantau yang masuk ke nagari, dengan wilayah sebaran Jakarta, Riau, dan Malaysia.
“Semua data masyarakat kami tempelkan di ruang pusat data dan informasi. Semuanya transparan dan bisa dilihat siapapun. Jadi, kalau ada yang protes dan merasa namanya belum terdata, bisa langsung mengkonfirmasi ke pihak nagari,” Jelas Zul Arfin Dt. Perpatiah Nan Sabatang.
Kebutuhan data ini juga diperuntukkan untuk memilah secara kategoristik masyarakat yang akan disasar sebagai penerima bantuan.
“Masyarakat yang telah menerima bantuan PKH, BLT, PNS dsb. akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Namun daftar nama mereka kami sediakan di Pusat Informasi, jikalau nanti ada yang bertanya mengapa mereka tidak memperoleh bantuan. Sementara masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan dari manapun, akan disasar sebagai penerima prioritas. Tapi untuk saat ini yang paling diprioritaskan adalah kelompok rentan” terang Zul Arfian.
Keempat, Administrasi Umum, dengan tugas menyusun setiap laporan SPJ dan kebutuhan data nagari. Kelima, penyedian Gudang penyimpanan logistik.
Penanganan Berbasis Kaum
Dalam penyediaan data dan penyaluran bantuan penanganan covid 19 di Nagari, semuanya dilakukan berbasis Kaum dengan jumlah mencapai 100 Ninik Mamak nan dikato Pasia Laweh seluruh Nagari Pasia Laweh.
Setiap wali Jorong yang ada di Pasia Laweh, diminta untuk mengkoordinasikan kepada ninik mamak yang ada, agar mendata seluruh anggota kaumnya.
Hal ini didasari oleh masih kuatnya peran dan status ninik mamak yang sangat dihormati di kalangan masyarakat, dan dari hasil kuesionaer yang dijalankan tim edukasi COVID-19, skema penanganan berbasis kaum dipandang sangat relevan dan sangat membantu masyarakat.
Terkait perantau yang masuk ke Nagari Pasia Laweh, Pemerintah Nagari meminta kepada Ninik Mamak melalui surat resmi, untuk menyediakan Rumah Gadang Kaum yang saat ini didata berjumlah 58 Rumah Gadang se Nagari Pasia Laweh sebagai ruang isolasi, atau ketika rumah gadang kaum sudah tidak layak huni, maka alternatif lainnya dicari rumah yang kosong/tidak dihuni.
Sehingga, tanggung jawab dan untuk pemenuhan kebutuhan selama isolasi dapat ditanggung oleh anggota kaum, dan tidak akan memberatkan Nagari.
Selain itu, Pemerintah Nagari juga mengimbau agar tanah ulayat kaum yang belum digarap, untuk ditanami berbagai tanaman yang mampu memenuhi kebutuhan pangan setidaknya bagi anggota kaum, kalau semua ninik mamak menerapkan hal serupa, artinya seluruh masyarakat nagari akan terpenuhi kebutuhan pangan dan logistik selama pandemi.
Tidak sampai disitu, mengingat belum jelasnya rentang waktu berakhirnya pandemi, Pemerintah Nagari mengambil inisiatif untuk mendata sejumlah kolam ikan yang ada, dan telah didapatkan sejumlah 376 Kolam ikan untuk kemudian akan diajukan peluang bantuan bibit ikan ke Pemerintah Kabupaten Agam.
“Wakil Bupati Agam dalam kunjungan ke Pasia Laweh selasa (14/4) lalu, telah berjanji akan memenuhi permintaan bantuan bibit ikan di Pasia Laweh,” terang Zul Arfin.
Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok yang relatif terhambat, akibat dari banyaknya usaha dan aktivitas pasar yang mengurangi intensitas transaksi, untuk sementara sudah dapat diatasi dengan bantuan beras sebanyak 7 ton dari Dinas Sosial Kabupaten Agam, kemudian dibagikan ke masyarakat sebagai beras bantuan. Masing-masing KK memperoleh 10 Kg beras dan ditambah garam.
Sementara itu, untuk bantuan tahap kedua sekaligus membantu ketahanan pangan di Nagari. Pemerintah Nagari Pasia Laweh telah mengalokasikan pembelian beras dari masyarakat sejumlah 1 ton beras.
Hal ini cukup beralasan, mengingat ketersediaan beras di nagari yang cukup banyak dan bisa untuk membantu perputaran ekonomi masyarakat.
Beras ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang belum memperoleh bantuan, dan sisanya akan dikelola oleh BUMNAG Pasia Laweh.
“Kalau kita beli dari petani didaerah sendiri walaupun ada selisih harga, paling tidak uang yang diberikan akan berputar di masyarakat kita sendiri. Tentu mereka akan sangat terbantu,” jelas Wali Nagari Pasia Laweh.
Zul Arfin juga menyebutkan anggaran penanganan COVID19 di Pasia Laweh yang dialokasikan dari ADD sejumlah 260 juta rupiah.
Kedepannya ia menyarankan sebaiknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya berupa kebutuhan pokok dalam bentuk barang jadi.
Tapi, juga bisa diberikan mereka bantuan berupa ternak, ayam, itik dsb. sehingga, ketahanan pangan di nagari akan terbangun. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir.
Kalau untuk kebutuhan beras di nagari Pasia Laweh stoknya masih relatif banyak dan lahan sawah yang ada masih mencukupi untuk masyarakat meskipun ditengah pandemi yang terjadi sekarang ini.
Oleh karena itu, dapat dikatakan secara mitigasi dan pencegahan COVID19 di Nagari Pasia Laweh sudah sangat siap dan berorientasi kedepan.
Dihubungi terpisah, Rainal Daus, Koordinator Program KKI Warsi, menyebutkan bahwa selama masa pandemi, sosialisasi dan bantuan berupa masker, poster pengetahuan tentang COVID19 menjadi kegiatan strategis untuk dilakukan di berbagai nagari.
“Jika selama ini, kita berfokus kegiatan pada perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Namun, sekarang ini kita juga membantu masyarakat di nagari dampingan untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan. Kita telah menyalurkan bantuan berupa masker dan poster-poster pengetahuan terkait pencegahan COVID19,” terang Rainal Daus.
Rainal juga menambahkan, inisiatif yang dilakukan di berbagai nagari dalam penanganan COVID19 beberapa sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan SOP yang ada.
KKI Warsi turut mengambil peran dibeberapa hal yang kiranya belum maksimal terlaksana. Tentu, patut kita syukuri bersama hal demikian ini bisa menjadi perhatian seluruh masyarakat untuk tetap menjaga diri.
“Semua Nagari pada prinsipnya sudah memiliki SOP penanganan dan pencegahan. Masyarakat di Nagari pun sudah secara sadar bergerak, mulai dari membentuk POSKO Penanganan COVID19, melakukan disenfektan rumah warga, bantuan dari nagari pada kelompok rentan dan masyarakat terdampak, sekaligus mendata semua orang yang masuk ke nagari,” tambah Rainal.
Dilain sisi, skema pencegahan yang dijalankan di Nagari Pasia Laweh merupakan hal yang menarik. Upaya ini mencoba mengembalikan peran dari ninik mamak di Nagari untuk terlibat aktif dalam mengurus anak kemenakan di nagari.
“Skema penanganan COVID 19 Berbasis Kaum di Nagari Pasia Laweh tentu menjadi pembelajaran tersendiri bagi WARSI, dan masyarakat pada umumnya. Bahwasanya semua unsur di Nagari dapat dilibatkan secara bersama untuk penanganan pandemi. Selain itu, upaya ini juga dilihat sebagai bagian dari kerja membangun kembali solidaritas antar kaum dan tentunya, akan sangat membantu pemerintah Nagari dalam penanganan COVID19 kedepan,” tutup Rainal. (Oleh. Nabhan Aiqani/Humas Warsi)