Padang, (ANTARA) - Bawaslu Kota Padang, Sumatera Barat melantik 33 orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk mengawasi tahapan Pilgub Sumbar 2020 di daerah setempat.
"Kota Padang memiliki 11 kecamatan dan setiap kecamatan ada tiga panwascam yang bekerja," kata Ketua Bawaslu Kota Padang Dorri Putra di Padang, Senin
Ia mengatakan setelah mereka dilantik hari ini lalu mereka mulai bertugas mulai Januari hingga November 2020.
"Mereka menjalankan tugas sebagai pengawas selama 11 bulan lamanya," katanya.
Untuk tahap awal, lanjutnya Panwascam ini akan mengikuti bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang pelanggaran serta pengawasan pemilu.
"Ketika tahapan pemilu mulai berjalan mereka akan menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.
Sementara itu terkait adanya baliho tokoh yang menyatakan akan maju dalam Pilgub Sumbar. Ia mengatakan Bawaslu dalam hal ini belum melakukan tindakan karena mereka secara resmi belum ditetapkan sebagai bakal calon.
"Jika KPU Sumbar telah menetapkan dan ada pelanggaran baru kita proses," katanya.
Selanjutnya, untuk banyaknya baliho tokoh yang ada di Padang. Ia menilai itu adalah tugas Satpol PP Padang untuk menindak
"Jika melanggar Perda dan tidak sesuai dengan estetika harus diturunkan," kata dia.
"Kota Padang memiliki 11 kecamatan dan setiap kecamatan ada tiga panwascam yang bekerja," kata Ketua Bawaslu Kota Padang Dorri Putra di Padang, Senin
Ia mengatakan setelah mereka dilantik hari ini lalu mereka mulai bertugas mulai Januari hingga November 2020.
"Mereka menjalankan tugas sebagai pengawas selama 11 bulan lamanya," katanya.
Untuk tahap awal, lanjutnya Panwascam ini akan mengikuti bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang pelanggaran serta pengawasan pemilu.
"Ketika tahapan pemilu mulai berjalan mereka akan menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.
Sementara itu terkait adanya baliho tokoh yang menyatakan akan maju dalam Pilgub Sumbar. Ia mengatakan Bawaslu dalam hal ini belum melakukan tindakan karena mereka secara resmi belum ditetapkan sebagai bakal calon.
"Jika KPU Sumbar telah menetapkan dan ada pelanggaran baru kita proses," katanya.
Selanjutnya, untuk banyaknya baliho tokoh yang ada di Padang. Ia menilai itu adalah tugas Satpol PP Padang untuk menindak
"Jika melanggar Perda dan tidak sesuai dengan estetika harus diturunkan," kata dia.