Padang, (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai jualan surga neraka yang diterapkan saat pemilu Presiden 2019 tidak relevan karena ternyata masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak luas .
"Belajar dari pemilu presiden 2019 yang sudah usai, ternyata publik tidak lagi membutuhkan jargon-jargon tapi apa yang akan berdampak bagi kehidupan mereka," kata dia di Padang, Minggu.
Ia menyampaikan hal itu pada penutupan Silaknas dan Milad Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan SDM unggul Menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Dewan Pakar ICMI tersebut menceritakan saat delapan bulan berkampanye dengan menjual isu agama dalam arti positif, ternyata publik lebih membutuhkan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.
"Jadi bukan jualan agama yang diharapkan, tapi apa kebijakan berdampak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat," kata dia.
"Buktinya ketika menjual isu penista agama bukan penista agama tidak seiring dengan hasil pemilu, perolehan suara partai saya PAN malah di urutan ke delapan ," katanya lagi.
Artinya lagi, kata dia, publik lebih memilih tawaran kebijakan yang berdampak langsung dan siapa yang menawarkan itu lebih mendapat dukungan.
Pada sisi lain menilai untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia pada 2019 pelaksanaan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden.
"Ada banyak pelajaran penting dan hebatnya perjuangan yang begitu heroik dengan menjual isu agama, akhirnya capres yang satu sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan, itulah politik yang harus diambil pelajaran karena akhirnya adalah kepentingan," kata dia
Oleh sebab itu ia menyerukan sudah saatnya semua pihak bersatu memajukan negara ini namun tentu tidak terlepas sikap kritis dalam mengontrol pemerintahan.
Ia menyerukan ICMI untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Sebagai organisasi yang berisi para cendekiawan ICMI harus mengambil peran lebih strategis dan tidak cukup hanya berteriak-teriak saja karena akan kalah dengan ormas yang begitu banyak," kata dia.
Ia menyampaikan ICMI bisa mengambil peran strategis dengan membuat konsep Undang-Undang Kekayaan negara, sumber daya alam, kehidupan beragama karena jauh lebih efektif ketimbang berteriak di luar.
***2***
"Belajar dari pemilu presiden 2019 yang sudah usai, ternyata publik tidak lagi membutuhkan jargon-jargon tapi apa yang akan berdampak bagi kehidupan mereka," kata dia di Padang, Minggu.
Ia menyampaikan hal itu pada penutupan Silaknas dan Milad Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan SDM unggul Menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Dewan Pakar ICMI tersebut menceritakan saat delapan bulan berkampanye dengan menjual isu agama dalam arti positif, ternyata publik lebih membutuhkan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.
"Jadi bukan jualan agama yang diharapkan, tapi apa kebijakan berdampak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat," kata dia.
"Buktinya ketika menjual isu penista agama bukan penista agama tidak seiring dengan hasil pemilu, perolehan suara partai saya PAN malah di urutan ke delapan ," katanya lagi.
Artinya lagi, kata dia, publik lebih memilih tawaran kebijakan yang berdampak langsung dan siapa yang menawarkan itu lebih mendapat dukungan.
Pada sisi lain menilai untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia pada 2019 pelaksanaan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden.
"Ada banyak pelajaran penting dan hebatnya perjuangan yang begitu heroik dengan menjual isu agama, akhirnya capres yang satu sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan, itulah politik yang harus diambil pelajaran karena akhirnya adalah kepentingan," kata dia
Oleh sebab itu ia menyerukan sudah saatnya semua pihak bersatu memajukan negara ini namun tentu tidak terlepas sikap kritis dalam mengontrol pemerintahan.
Ia menyerukan ICMI untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Sebagai organisasi yang berisi para cendekiawan ICMI harus mengambil peran lebih strategis dan tidak cukup hanya berteriak-teriak saja karena akan kalah dengan ormas yang begitu banyak," kata dia.
Ia menyampaikan ICMI bisa mengambil peran strategis dengan membuat konsep Undang-Undang Kekayaan negara, sumber daya alam, kehidupan beragama karena jauh lebih efektif ketimbang berteriak di luar.
***2***