Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan sejumlah modus kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum penyalur beras bantuan pangan non tunai (BPNT) dan merugikan masyarakat penerima bantuan.
Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menjelaskan salah satu modus adalah menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah dalam kantung berlogo Bulog, dan diduga ada oknum yang sengaja melakukan penjualan kantung beras merek Bulog untuk mengelabui masyarakat penerima bantuan.
"Ada penjualan karung-karung kemasan yang sama dengan sejumlah merek, termasuk merek Bulog. Itu diperjualbelikan, sudah tertangkap sama saya, terus diisi beras semau-maunya. Jadi itu yang memfitnah Bulog, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog," kata Buwas di sela peluncuran Beras Fortifikasi di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat.
Buwas menduga terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda.
Kerugian yang ditaksir akibat praktik penipuan oleh oknum penyalur BPNT, mencapai Rp30 ribu per keluarga. Besaran BPNT yang ditetapkan adalah sebesar Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.
Jika dijumlahkan, kerugian yang ditimbulkan cukup besar, mengingat berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan 32 kasus dengan modus serupa. Meski demikian, Buwas belum mau mengungkapkan lokasi mana saja yang terdapat modus kejahatan penyaluran BPNT.
"Ini kan ada proyek besar, uang yang besar. Sepertinya tidak kelihatan, padahal nilainya besar. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi beberapa pulau, di beberapa wilayah," kata Buwas.
Buwas menambahkan saat ini Bulog memiliki stok 2,5 juta ton setara beras dengan penyaluran harian berkisar 4.000 ton per hari khusus untuk Operasi Pasar (OP) atau di luar BPNT.
Jika Bulog ditugaskan untuk memasok stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Program BPNT, artinya perusahaan akan mengeluarkan stok sekitar 700.000 ton untuk periode September-Desember 2019.
"Artinya, stok akhir tahun masih akan sangat aman karena kewajiban stok akhir tahun ini sebenarnya hanya 1 juta sampai 1,5 juta ton," kata dia.
Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menjelaskan salah satu modus adalah menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah dalam kantung berlogo Bulog, dan diduga ada oknum yang sengaja melakukan penjualan kantung beras merek Bulog untuk mengelabui masyarakat penerima bantuan.
"Ada penjualan karung-karung kemasan yang sama dengan sejumlah merek, termasuk merek Bulog. Itu diperjualbelikan, sudah tertangkap sama saya, terus diisi beras semau-maunya. Jadi itu yang memfitnah Bulog, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog," kata Buwas di sela peluncuran Beras Fortifikasi di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat.
Buwas menduga terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda.
Kerugian yang ditaksir akibat praktik penipuan oleh oknum penyalur BPNT, mencapai Rp30 ribu per keluarga. Besaran BPNT yang ditetapkan adalah sebesar Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.
Jika dijumlahkan, kerugian yang ditimbulkan cukup besar, mengingat berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan 32 kasus dengan modus serupa. Meski demikian, Buwas belum mau mengungkapkan lokasi mana saja yang terdapat modus kejahatan penyaluran BPNT.
"Ini kan ada proyek besar, uang yang besar. Sepertinya tidak kelihatan, padahal nilainya besar. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi beberapa pulau, di beberapa wilayah," kata Buwas.
Buwas menambahkan saat ini Bulog memiliki stok 2,5 juta ton setara beras dengan penyaluran harian berkisar 4.000 ton per hari khusus untuk Operasi Pasar (OP) atau di luar BPNT.
Jika Bulog ditugaskan untuk memasok stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Program BPNT, artinya perusahaan akan mengeluarkan stok sekitar 700.000 ton untuk periode September-Desember 2019.
"Artinya, stok akhir tahun masih akan sangat aman karena kewajiban stok akhir tahun ini sebenarnya hanya 1 juta sampai 1,5 juta ton," kata dia.