Jakarta, (Antara) - Deputi bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iswan Elmi mengatakan perlunya mengidentifikasi titik-titik krusial kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (raskin). "Mulai dari perencanaan sampai diterima oleh rumah tangga sasaran, perlu diidentifikasi titik-titik krusial kemungkinan penyimpangannya baru apa yang harus dilakukan supaya penyimpangan itu tidak terjadi," kata Iswan di Jakarta, Senin. KPK ikut dilibatkan untuk melakukan pengawasan oleh Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) program raskin 2013. Menurut Iswan, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam program raskin yaitu yang berhak menerima, spek beras, jumlah beras dan distribusi. Iswan mengatakan ada hal-hal yang perlu diingatkan jika berbicara pencegahan sehingga jangan sampai terjadi penyimpangan dalam penyaluran raskin. "Untuk itu apa resiko dari program ini, pertama yang harus kita wanti-wanti itu, siapa yg berhak menerima raskin, apa kriterianya," tambah dia. Lebih lanjut Iswan mengatakan, suatu peluang yang baik bagi KPK untuk mengawal program raskin. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, sebelumnya telah menyurati KPK untuk ikut mengawal program raskin dari penyimpangan. "Dengan begini maka masyarakat juga paham KPK melakukan pencegahan. Beban kita tidak mudah, dengan anggaran yang besar. Saya senang sekali dengan kesediaan KPK untuk ikut mengawal dan akan kita lakukan sebaik mungkin," ujar Mensos. (*/jno)