Muaro (ANTARA) - Berangkat dari kebutuhan Kabupaten Sijunjung dalam proses perencanaan dan penganggaran, maka penerapan pengintegrasian e-planning dan e-budgeting dimulai sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik (good goernance).
Peluncuran aplikasi tersebut langsung oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah di Wisma Keluarga, Muaro, Jumat.
Bupati menjelaskan, proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sijunjung telah menerapkan sistem perencanaan (E-Planning) dan sistem penganggaran melalui SIPKD (E-Budgetting).
Namun penerapannya dilakukan secara parsial, sehingga masing-masing memiliki permasalahan dan kekurangan sehingga sulit untuk memantau jalannya perencanaan yang sesuai dengan tujuan RPJMD.
“ Dengan berhasilnya dilakukan pengintegrasian kedua sistem ini, diharapkan tidak ada lagi penyimpangan dan kegiatan yang tidak jelas,” jelasnya.
Baca juga: Percepatan penerapan e-planning dan e-budgetting, Sijunjung study lomparatif
“ Kabupaten Sijunjung patut berbangga, bahwasanya proses pengintegrasian kedua sistem ini, murni dilakukan tim aplikasi dan informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang merupakan ASN Pemda Sijunjung, bukan melalui pihak ketiga dan bukan replika,” terangnya.
Kegiatan ini juga didampingkan dengan rapat evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang telah dilaksanakan mulai awal 2019.
Baca juga: Proses uji coba integrasi e-planning dan e-budgetting, dukungan rencana aksi KPK
" Transaksi non tunai merupakan kebijakan nasional, penerapannya harus oleh semua pihak dan merupakan bagian dari aksi KPK," imbau Bupati.
Peluncuran aplikasi tersebut langsung oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah di Wisma Keluarga, Muaro, Jumat.
Bupati menjelaskan, proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sijunjung telah menerapkan sistem perencanaan (E-Planning) dan sistem penganggaran melalui SIPKD (E-Budgetting).
Namun penerapannya dilakukan secara parsial, sehingga masing-masing memiliki permasalahan dan kekurangan sehingga sulit untuk memantau jalannya perencanaan yang sesuai dengan tujuan RPJMD.
“ Dengan berhasilnya dilakukan pengintegrasian kedua sistem ini, diharapkan tidak ada lagi penyimpangan dan kegiatan yang tidak jelas,” jelasnya.
Baca juga: Percepatan penerapan e-planning dan e-budgetting, Sijunjung study lomparatif
“ Kabupaten Sijunjung patut berbangga, bahwasanya proses pengintegrasian kedua sistem ini, murni dilakukan tim aplikasi dan informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang merupakan ASN Pemda Sijunjung, bukan melalui pihak ketiga dan bukan replika,” terangnya.
Kegiatan ini juga didampingkan dengan rapat evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang telah dilaksanakan mulai awal 2019.
Baca juga: Proses uji coba integrasi e-planning dan e-budgetting, dukungan rencana aksi KPK
" Transaksi non tunai merupakan kebijakan nasional, penerapannya harus oleh semua pihak dan merupakan bagian dari aksi KPK," imbau Bupati.