Sawahlunto (ANTARA) - Wakil Wali Kota Sawahlunto, Zohirin Sayuti kembali mengingatkan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika perencanaan anggaran maupun kinerja tidak sesuai dengan visi - misi kepala daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bakal dicoret.
Hal itu dismpaikan Zohirin Sayuti ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Sawahlunto 2019 di Hall Ombilin, Selasa.
"Visi - misi kepala daerah yang tergambar dalam RPJMD itu yang wajib diterjemahkan oleh OPD - OPD dalam program kerja. Kalau masih ada yang tidak nyambung dengan RPJMD ini, ya siap - siap saja untuk dicoret," tegasnya.
"Sekarang, kita harus semakin ketat menyeleksi usulan - usulan anggaran yang diajukan masing - masing OPD ini. Sehingga benar - benar efektif sesuai RPJMD, " tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zohirin menggaungkan kembali tentang visi Pemerintah Kota Sawahlunto sekarang yakni mewujudkan kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat dan sejahtera.
Ia juga menyebut bahwa untuk anggaran 2020 akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Guna merealisasikan itu, sudah dilakukan berbagai langkah terkait.
"Sesuai janji - janji kami sewaktu kampanye, yaitu memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Itu digerakkan dengan program - program terkait, seperti pemberian bantuan ternak dan bibit tanaman pertanian, kemudian bantuan modal usaha dan lainnya. Untuk itu segera mungkin bisa di bulan April ini kita membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir. Ini untuk pelaksana terkait nantinya," sebutnyan.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Andy Rastika mengatakan bahwa untuk penerjemahan oleh OPD terhadap visi - misi kepala daerah dapat dipedomani pada sembilan program prioritas dalam RPJMD.
"Seperti kata pak Wakil Wali Kota, kita akan memfilter usulan - usulan anggaran dari OPD ini sesuai dengan visi - misi kepala daerah. Salah satu pedomannya adalah 9 program strategis yang sudah dijabarkan dalam RPJMD," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Adi Ikhtibar berpesan agar Pemko dapat segera merealisasikan APBD 2019 yang telah disahkan.
"Sebaiknya memang kegiatan - kegiatan dan belanja dapat disegerakan pelaksanaannya sejak awal tahun ini. Karena kami melihat bahwa masyarakat juga membutuhkan kegiatan dan belanja pemerintah untuk menggeliatkan ekonomi," pesan Adi.
Musrenbang 2019 tersebut diikuti oleh jajaran OPD, Pemerintahan Desa dan Lurah serta jajaran terkait lainnya. Musrenbang itu berlangsung selama 2 hari 26 Maret. (*)
Hal itu dismpaikan Zohirin Sayuti ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Sawahlunto 2019 di Hall Ombilin, Selasa.
"Visi - misi kepala daerah yang tergambar dalam RPJMD itu yang wajib diterjemahkan oleh OPD - OPD dalam program kerja. Kalau masih ada yang tidak nyambung dengan RPJMD ini, ya siap - siap saja untuk dicoret," tegasnya.
"Sekarang, kita harus semakin ketat menyeleksi usulan - usulan anggaran yang diajukan masing - masing OPD ini. Sehingga benar - benar efektif sesuai RPJMD, " tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zohirin menggaungkan kembali tentang visi Pemerintah Kota Sawahlunto sekarang yakni mewujudkan kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat dan sejahtera.
Ia juga menyebut bahwa untuk anggaran 2020 akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Guna merealisasikan itu, sudah dilakukan berbagai langkah terkait.
"Sesuai janji - janji kami sewaktu kampanye, yaitu memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Itu digerakkan dengan program - program terkait, seperti pemberian bantuan ternak dan bibit tanaman pertanian, kemudian bantuan modal usaha dan lainnya. Untuk itu segera mungkin bisa di bulan April ini kita membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir. Ini untuk pelaksana terkait nantinya," sebutnyan.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Andy Rastika mengatakan bahwa untuk penerjemahan oleh OPD terhadap visi - misi kepala daerah dapat dipedomani pada sembilan program prioritas dalam RPJMD.
"Seperti kata pak Wakil Wali Kota, kita akan memfilter usulan - usulan anggaran dari OPD ini sesuai dengan visi - misi kepala daerah. Salah satu pedomannya adalah 9 program strategis yang sudah dijabarkan dalam RPJMD," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Adi Ikhtibar berpesan agar Pemko dapat segera merealisasikan APBD 2019 yang telah disahkan.
"Sebaiknya memang kegiatan - kegiatan dan belanja dapat disegerakan pelaksanaannya sejak awal tahun ini. Karena kami melihat bahwa masyarakat juga membutuhkan kegiatan dan belanja pemerintah untuk menggeliatkan ekonomi," pesan Adi.
Musrenbang 2019 tersebut diikuti oleh jajaran OPD, Pemerintahan Desa dan Lurah serta jajaran terkait lainnya. Musrenbang itu berlangsung selama 2 hari 26 Maret. (*)