Arosuka, (Antaranews Sumbar) - DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat menyebutkan perjanjian kinerja yang dilakukan bupati bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) jangan hanya sekedar komitmen tapi berusaha untuk dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
"Perjanjian ini sangat positif dan merupakan komitmen yang harus ditaati para pejabat," kata Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal di Arosuka, Rabu.
Perjanjian kinerja ini sejatinya untuk merealisasikan target kinerja berdasarkan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hasil dari perjanjian kinerja ini tidak berbanding lurus dengan kinerja pejabat. Kinerja pejabat Solok biasa-biasa saja, bahkan cenderung menurun.
Dengan adanya perjanjian kinerja ini, kepala OPD seharusnya bersemangat dan bekerja sepenuh hati untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Seharusnya pejabat menunjukkan kinerja terbaik. Mereka harus merealisasikan target kerja dalam batas waktu yang ditetapkan.
“Ke depan kami berharap perjanjian kinerja memiliki sanksi yang tegas. Bagi pejabat yang tak mampu merealisasikan target kerja harus mundur dan diganti dengan pejabat yang lebuh mampu,” jelas politisi Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Solok Gusmal mengakui, masih ada sejumlah OPD yang hanya sebatas menandatangani perjanjian kinerja yang dilakukan setiap tahunnya, tanpa ada realisasi nyata dan peningkatan dalam kinerja OPD yang bersangkutan.
"Datangkan rasa tanggung jawab itu dari setiap diri yang sudah dipercayakan amanah, ini bentuk komitmen dan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Walaupun, Kabupaten Solok berhasil meraih predikat B atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan-RB. Namun harus ada peningkatan setiap tahunnya.
"Semestinya, nilai yang dicapai itu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja masing-msing OPD terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Jangan hanya stagnan di situasi baik yang sudah dicapai," ujarnya.
Lalu Ia juga meminta OPD untuk proaktif dalam menjalankan program-program yang sudah digulirkan maupun yang akan dijalankan.
Jangan sampai program hanya sebatas bagus dial awal namun tidak jelas kelanjutannya, untuk meraih hasil yang luar biasa, tidak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa.
"Masih banyak ketertinggalan-ketertinggalan Solok yang mesti dikejar, tidak cukup hanya dengan berjalan seperti biasanya. Tapi harus berlari dengan program dan peningkatan kinerja yang jelas dan terukur," sebutnya. (*)
"Perjanjian ini sangat positif dan merupakan komitmen yang harus ditaati para pejabat," kata Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal di Arosuka, Rabu.
Perjanjian kinerja ini sejatinya untuk merealisasikan target kinerja berdasarkan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hasil dari perjanjian kinerja ini tidak berbanding lurus dengan kinerja pejabat. Kinerja pejabat Solok biasa-biasa saja, bahkan cenderung menurun.
Dengan adanya perjanjian kinerja ini, kepala OPD seharusnya bersemangat dan bekerja sepenuh hati untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Seharusnya pejabat menunjukkan kinerja terbaik. Mereka harus merealisasikan target kerja dalam batas waktu yang ditetapkan.
“Ke depan kami berharap perjanjian kinerja memiliki sanksi yang tegas. Bagi pejabat yang tak mampu merealisasikan target kerja harus mundur dan diganti dengan pejabat yang lebuh mampu,” jelas politisi Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Solok Gusmal mengakui, masih ada sejumlah OPD yang hanya sebatas menandatangani perjanjian kinerja yang dilakukan setiap tahunnya, tanpa ada realisasi nyata dan peningkatan dalam kinerja OPD yang bersangkutan.
"Datangkan rasa tanggung jawab itu dari setiap diri yang sudah dipercayakan amanah, ini bentuk komitmen dan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Walaupun, Kabupaten Solok berhasil meraih predikat B atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan-RB. Namun harus ada peningkatan setiap tahunnya.
"Semestinya, nilai yang dicapai itu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja masing-msing OPD terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Jangan hanya stagnan di situasi baik yang sudah dicapai," ujarnya.
Lalu Ia juga meminta OPD untuk proaktif dalam menjalankan program-program yang sudah digulirkan maupun yang akan dijalankan.
Jangan sampai program hanya sebatas bagus dial awal namun tidak jelas kelanjutannya, untuk meraih hasil yang luar biasa, tidak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa.
"Masih banyak ketertinggalan-ketertinggalan Solok yang mesti dikejar, tidak cukup hanya dengan berjalan seperti biasanya. Tapi harus berlari dengan program dan peningkatan kinerja yang jelas dan terukur," sebutnya. (*)