TNI harus tetap jaga stabilitas keamanan
Selasa, 27 November 2018 20:20 WIB
Menko Polhukam Wiranto. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ama)
Bandung, (Antaranews Sumbar) - Menkopolhukam, Wiranto, menyampaikan kepada prajurit TNI harus tetap menjaga stabilitas keamanan negara seiring dengan memasuki tahun politik 2019.
"Tugas pokok mereka kecuali melawan musuh juga membantu kepolisian untuk bantu pengamanan negeri ini," ujar Wiranto saat memberikan pembekalan kepada Danrem-Dandim di Pussenif, Kota Bandung, Selasa.
Wiranto mengatakan, peran TNI dan Polri sangat sentral dalam mengamankan berbagai agenda penting nasional. Stabilitas keamanan negara berdampak pada lancarnya kegiatan politik 2019.
"Kita tekankan ke sana peran mereka (TNI) itu juga bisa membantu kepolisian dalam hal-hal masalah keamanan nasional," kata dia.
Ia mengaku telah memetakan daerah rawan terjadi konflik pemilu. Dari seluruh wilayah yang telah diidentifikasi, memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda.
Wiranto mencontohkan, indeks kerawanan di Papua akan berbeda dengan di Aceh, begitu pula di Jakarta. Dari hasil pemetaan itu maka pemerintah berupaya menekan potensi konflik.
"Kerawanannya ada, tinggal kita laksanakan operasi-operasi tertentu maka bisa menekan berikutnya menurun," katanya.
Indeks pemetaan rawan konflik serta upaya penyelesaiannya telah diterapkan pada Pilkada serentak 2018. Hasilnya, kata dia, tidak ada gejolak politik yang berarti di suatu daerah.
"Kemarin, kan, aman bukan jatuh dari langit yang mau ngaco ya ada, tapi kita bisa menetralisir itu sehingga kondisinya menjadi sangat kondusif," kata dia. (*)
"Tugas pokok mereka kecuali melawan musuh juga membantu kepolisian untuk bantu pengamanan negeri ini," ujar Wiranto saat memberikan pembekalan kepada Danrem-Dandim di Pussenif, Kota Bandung, Selasa.
Wiranto mengatakan, peran TNI dan Polri sangat sentral dalam mengamankan berbagai agenda penting nasional. Stabilitas keamanan negara berdampak pada lancarnya kegiatan politik 2019.
"Kita tekankan ke sana peran mereka (TNI) itu juga bisa membantu kepolisian dalam hal-hal masalah keamanan nasional," kata dia.
Ia mengaku telah memetakan daerah rawan terjadi konflik pemilu. Dari seluruh wilayah yang telah diidentifikasi, memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda.
Wiranto mencontohkan, indeks kerawanan di Papua akan berbeda dengan di Aceh, begitu pula di Jakarta. Dari hasil pemetaan itu maka pemerintah berupaya menekan potensi konflik.
"Kerawanannya ada, tinggal kita laksanakan operasi-operasi tertentu maka bisa menekan berikutnya menurun," katanya.
Indeks pemetaan rawan konflik serta upaya penyelesaiannya telah diterapkan pada Pilkada serentak 2018. Hasilnya, kata dia, tidak ada gejolak politik yang berarti di suatu daerah.
"Kemarin, kan, aman bukan jatuh dari langit yang mau ngaco ya ada, tapi kita bisa menetralisir itu sehingga kondisinya menjadi sangat kondusif," kata dia. (*)
Pewarta : Asep Firmansyah
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
LPSK ajukan kompensasi untuk korban luka dari penusuk Wiranto sebesar Rp65,2 juta
10 April 2020 6:12 WIB, 2020
Masih ingat kasus penusukan Wiranto, sidang perdana digelar virtual di PN Jakbar
09 April 2020 10:52 WIB, 2020
Ingin fokus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto mundur dari jabatan Ketua Dewan Pembina Hanura
18 December 2019 16:31 WIB, 2019
Dilantik Presiden hari ini, Wiranto jabat Ketua Wantimpres 2019-2024
13 December 2019 15:46 WIB, 2019