Sijunjung, (Antaranews Sumbar) - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kirana Pritasari menyebutkan pemenuhan akses jamban atau toilet di tengah-tengah masyarakat begitu penting karena akan berdampak bagi kesehatan.
"Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang memiliki akses rendah terhadap jamban sehat, maka akan rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan," katanya di Sijunjung, Senin.
Dari berbagai permasalahan kesehatan tersebut, salah satu diantaranya adalah kasus stunting. Hal itu menurutnya merupakan salah satu penghambat upaya mempersiapkan generasi penerus untuk masa mendatang.
Sekalipun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini masih ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersedian, sehingga harus ada target untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
"Oleh sebab itu, maka seluruh pihak termasuk para pemangku kepentingan terkait agar dapat saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal sanitasi," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar daerah Provinsi Sumatera Barat dapat segera bertatus Open Defecation Free (ODF) 100 persen pada tahun 2019 mendatang, sebab hingga saat ini provinsi di Indonesia yang sudah memiliki status tersebut baru Yogyakarta.
Untuk Sumbar sendiri menurutnya, dalam waktu dekat yang akan segera mendeklarasikan diri adalah Kota Solok dan akan menjadi daerah pertama dengan status 100 persen ODF di provinsi tersebut.
Sementara itu Gubernur Sumbar, irwan Prayitno mengatakan terkait persoalan toilet dan kesehatan adalah dua hal yang saling berkaitan, menurutnya keberadaan toilet sama dengan kesehatan.
Adanya kasus masyarakat yang banyak buang air di sungai terjadi lantaran ketidaktahuan mereka tentang dampak hal tersebut terhadap kesehatan, sementara hal itu nyata akan berpengaruh pada kesehatan diri maupun lingkungan.
Selain itu ia menilai bahwa keberadaan toilet sama dengan kebersihan. Menurut dia, hendaknya masyarakat paham bahwa buang air di sungai sebenarnya jauh dari standar kebersihan, apalagi sungai tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berbagai aktifitas.
"Sudah tidak jamannya untuk buang air sembarangan," katanya. (*)
"Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang memiliki akses rendah terhadap jamban sehat, maka akan rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan," katanya di Sijunjung, Senin.
Dari berbagai permasalahan kesehatan tersebut, salah satu diantaranya adalah kasus stunting. Hal itu menurutnya merupakan salah satu penghambat upaya mempersiapkan generasi penerus untuk masa mendatang.
Sekalipun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini masih ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersedian, sehingga harus ada target untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
"Oleh sebab itu, maka seluruh pihak termasuk para pemangku kepentingan terkait agar dapat saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal sanitasi," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar daerah Provinsi Sumatera Barat dapat segera bertatus Open Defecation Free (ODF) 100 persen pada tahun 2019 mendatang, sebab hingga saat ini provinsi di Indonesia yang sudah memiliki status tersebut baru Yogyakarta.
Untuk Sumbar sendiri menurutnya, dalam waktu dekat yang akan segera mendeklarasikan diri adalah Kota Solok dan akan menjadi daerah pertama dengan status 100 persen ODF di provinsi tersebut.
Sementara itu Gubernur Sumbar, irwan Prayitno mengatakan terkait persoalan toilet dan kesehatan adalah dua hal yang saling berkaitan, menurutnya keberadaan toilet sama dengan kesehatan.
Adanya kasus masyarakat yang banyak buang air di sungai terjadi lantaran ketidaktahuan mereka tentang dampak hal tersebut terhadap kesehatan, sementara hal itu nyata akan berpengaruh pada kesehatan diri maupun lingkungan.
Selain itu ia menilai bahwa keberadaan toilet sama dengan kebersihan. Menurut dia, hendaknya masyarakat paham bahwa buang air di sungai sebenarnya jauh dari standar kebersihan, apalagi sungai tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berbagai aktifitas.
"Sudah tidak jamannya untuk buang air sembarangan," katanya. (*)