Sarilamak, (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 80 persen atau meningkat dari sebelumnya hanya 61,2 7 persen.
"Kami optimis target tersebut dapat tercapai, dengan melakukan sosialisasi yang intensif," kata Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon di Sarilamak, Senin.
Menurutnya melalui sosialisasi terus menerus dapat menekan golongan putih (golput) sehingga partisipasi pemilih meningkat.
Selain melalui spanduk, baliho, umbul-umbul dan poster, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.
Pemilu, lanjutnya merupakan pesta demokrasi yang akan menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.
Selain itu, ia mengatakan partai politik turut bertanggung jawab dalam menyosialisasikan pemilu 2019 untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
"Meningkatkan partisipasi pemilih memang salah satu tugas KPU, namun parpol sebagai peserta pesta demokrasi juga harus mengambil bagian," katanya.
Menurutnya tercapainya target partisipasi pemilih ditentukan oleh tiga hal, yakni sosialisasi KPU, parpol, dan masyarakat. Jika KPU dan parpol sudah gencar maka penentuan terakhir adalah masyarakat.
Kemudian KPU Limapuluh Kota juga telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 248.363 orang atau naik 582 orang dibanding daftar pemilih sementara yakni 247.781 orang.
DPT pemilu 2019 tersebut terdiri dari 119.967 laki-laki dan 128.396 perempuan yang tersebar di 1.256 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 13 kecamatan yang ada di daerah itu.
Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat Dr Eka Vidya menilai banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golput dalam pemilu legislatif dipicu oleh hilangnya kepercayaan pada partai politik dan politisi.
"Masyarakat sudah jenuh, apalagi dengan banyaknya janji-janji ketika kampanye yang tidak dipenuhi ketika menjabat," katanya.
Menurutnya masyakat saat ini sudah bijak dalam menilai suatu hal. Misalnya ketika pemilu, politisi menjanjikan kesejahteraan namun pada kenyataannya mereka berpikir nasibnya begitu saja dari tahun ke tahun.
Oleh sebab itu, parpol memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Salah satu upayanya dengan merekrut kader atau anggota partai yang berkompeten. (*)
"Kami optimis target tersebut dapat tercapai, dengan melakukan sosialisasi yang intensif," kata Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon di Sarilamak, Senin.
Menurutnya melalui sosialisasi terus menerus dapat menekan golongan putih (golput) sehingga partisipasi pemilih meningkat.
Selain melalui spanduk, baliho, umbul-umbul dan poster, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.
Pemilu, lanjutnya merupakan pesta demokrasi yang akan menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.
Selain itu, ia mengatakan partai politik turut bertanggung jawab dalam menyosialisasikan pemilu 2019 untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
"Meningkatkan partisipasi pemilih memang salah satu tugas KPU, namun parpol sebagai peserta pesta demokrasi juga harus mengambil bagian," katanya.
Menurutnya tercapainya target partisipasi pemilih ditentukan oleh tiga hal, yakni sosialisasi KPU, parpol, dan masyarakat. Jika KPU dan parpol sudah gencar maka penentuan terakhir adalah masyarakat.
Kemudian KPU Limapuluh Kota juga telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 248.363 orang atau naik 582 orang dibanding daftar pemilih sementara yakni 247.781 orang.
DPT pemilu 2019 tersebut terdiri dari 119.967 laki-laki dan 128.396 perempuan yang tersebar di 1.256 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 13 kecamatan yang ada di daerah itu.
Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat Dr Eka Vidya menilai banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golput dalam pemilu legislatif dipicu oleh hilangnya kepercayaan pada partai politik dan politisi.
"Masyarakat sudah jenuh, apalagi dengan banyaknya janji-janji ketika kampanye yang tidak dipenuhi ketika menjabat," katanya.
Menurutnya masyakat saat ini sudah bijak dalam menilai suatu hal. Misalnya ketika pemilu, politisi menjanjikan kesejahteraan namun pada kenyataannya mereka berpikir nasibnya begitu saja dari tahun ke tahun.
Oleh sebab itu, parpol memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Salah satu upayanya dengan merekrut kader atau anggota partai yang berkompeten. (*)