Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) kembali menyabet penghargaan sebagai Provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik 2017 untuk kawasan Sumatra. Yang mana, seperti tahun-tahun sebelumnya Sumbar juga meraih penghargaan yang sama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis (26/7) di Hotel Grand Sahid, Jakarta kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
"Tentu dengan berturut-turutnya menerima penghargaan yang sama menjadi bukti usaha kita di Sumbar dalam mengendalikan inflasi berhasil, sehingga penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi kedepannya dalam meningkatkan kinerja bersama stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi didaerah," ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kamis (26/7) saat di wawancarai di Depok, Jawa Barat.
Disebutkannya, Sumbar dalam mengendalikan inflasi didaerah tidak luput dari dukungan semua pihak, baik itu Bupati/Walikota, Bulog, Bank Indonesia, serta stakeholder terkait. "Dalam hal pengendalian inflasi kita agar tetap terjaga dengan selalu melakukan pengawasan dari hulu ke hilir," katanya.
Dari hulu ke hilir yang dimaksudnya, kata Irwan yakni agar tersedianya kebutuhan pangan kepada masyarakat didaerahnya upaya yang dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian. Kemudian, kelancaran trasnportasi mesti diperhatikan agar distribusi tidak terganggu. Lalu, menjaga harga pasar tetap stabil. Tidak ada kenaikan harga yang melonjak.
"Ini yang selalu menjadi perhatian kita agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan inflasi tetap terkendali. Apalagi, itu persoalan lonjakan harga yang sering terjadi menjelang ramadhan dan idul fitri. Upaya kita dengan membuka operasi pasar murah dengan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait di Sumbar," terangnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi didaerah ini yakni dengan pengembangan usaha jaringan Minang Mart. Yang mana, program ini merupakan kerjasama kemitraan antara tiga BUMD di Sumbar dengan masyarakat pemilik toko ataupun kedai.
"Adanya Minang Mart ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi didaerah. Apalagi, disetiap gerainya menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Yang mana, kebutuhan pokok yang diperolehnya langsung dipasok dari petani yang ada di Sumbar, seperti beras, telur, cabe giling kering. Serta, gerai ini juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya dan produk UMKM dengan harga yang bersaing," ulasnya.
Lebih lanjut katanya, hingga 2017 sudah terdapat 41 gerai Minang Mart dibeberapa wilayah di Sumbar diantaranya Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Padangpanjang, Kabupaten Padangpariaman, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.
Untuk diketahui, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi di Sumbar sepanjang 2017 memang berhasil dijaga di angka rendah. Perhitungan inflasi diwakili oleh dua kota yang disurvei BPS, yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hasilnya, laju inflasi tahun kalender untuk Kota Padang sebesar 2,11 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Untuk Desember 2017 saja, tingkat inflasi Kota Padang tercatat sebesar 0,72 persen dan Kota Bukittinggi 0,37 persen. Sehingga, secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2017 hanya 2,03 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,61 persen untuk 2017.
"Dengan capaian ini kita berharap tahun depan dapat mempertahankannya, dengan melakukan penilaian dan evaluasi secara rutin bersama stakeholder terkait di Sumbar. Kemudian, peninjauan ke lapangan memastikan harga tetap stabil sehingga inflasi tetap terkendali," pungkasnya.(***)
"Tentu dengan berturut-turutnya menerima penghargaan yang sama menjadi bukti usaha kita di Sumbar dalam mengendalikan inflasi berhasil, sehingga penghargaan yang diberikan ini dapat menjadi motivasi kedepannya dalam meningkatkan kinerja bersama stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi didaerah," ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kamis (26/7) saat di wawancarai di Depok, Jawa Barat.
Disebutkannya, Sumbar dalam mengendalikan inflasi didaerah tidak luput dari dukungan semua pihak, baik itu Bupati/Walikota, Bulog, Bank Indonesia, serta stakeholder terkait. "Dalam hal pengendalian inflasi kita agar tetap terjaga dengan selalu melakukan pengawasan dari hulu ke hilir," katanya.
Dari hulu ke hilir yang dimaksudnya, kata Irwan yakni agar tersedianya kebutuhan pangan kepada masyarakat didaerahnya upaya yang dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian. Kemudian, kelancaran trasnportasi mesti diperhatikan agar distribusi tidak terganggu. Lalu, menjaga harga pasar tetap stabil. Tidak ada kenaikan harga yang melonjak.
"Ini yang selalu menjadi perhatian kita agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan inflasi tetap terkendali. Apalagi, itu persoalan lonjakan harga yang sering terjadi menjelang ramadhan dan idul fitri. Upaya kita dengan membuka operasi pasar murah dengan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait di Sumbar," terangnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi didaerah ini yakni dengan pengembangan usaha jaringan Minang Mart. Yang mana, program ini merupakan kerjasama kemitraan antara tiga BUMD di Sumbar dengan masyarakat pemilik toko ataupun kedai.
"Adanya Minang Mart ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi didaerah. Apalagi, disetiap gerainya menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Yang mana, kebutuhan pokok yang diperolehnya langsung dipasok dari petani yang ada di Sumbar, seperti beras, telur, cabe giling kering. Serta, gerai ini juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya dan produk UMKM dengan harga yang bersaing," ulasnya.
Lebih lanjut katanya, hingga 2017 sudah terdapat 41 gerai Minang Mart dibeberapa wilayah di Sumbar diantaranya Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Padangpanjang, Kabupaten Padangpariaman, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.
Untuk diketahui, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi di Sumbar sepanjang 2017 memang berhasil dijaga di angka rendah. Perhitungan inflasi diwakili oleh dua kota yang disurvei BPS, yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hasilnya, laju inflasi tahun kalender untuk Kota Padang sebesar 2,11 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Untuk Desember 2017 saja, tingkat inflasi Kota Padang tercatat sebesar 0,72 persen dan Kota Bukittinggi 0,37 persen. Sehingga, secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2017 hanya 2,03 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,61 persen untuk 2017.
"Dengan capaian ini kita berharap tahun depan dapat mempertahankannya, dengan melakukan penilaian dan evaluasi secara rutin bersama stakeholder terkait di Sumbar. Kemudian, peninjauan ke lapangan memastikan harga tetap stabil sehingga inflasi tetap terkendali," pungkasnya.(***)