Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjamin Tentara Nasional Indonesia memegang teguh netralitas terkait Pemilu Kepala Daerah 2018 dan Pilpres 2019.
"Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran TNI hingga satuan bawah tentang netralitas TNI yakni Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilikada 2018," katanya kepada Antara di Jakarta, Senin.
Hadi menekankan kepada jajarannya agar memedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga tidak ada toleransi bagi pelanggar netralitas.
"Jika masyarakat menemukan prajurit yang tidak netral bisa melaporkannya kepada TNI bagian penerangan atau humas TNI," katanya.
Panglima TNI mengingatkan tugas TNI antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pemilu 2019.
Tentang netralitas TNI serta kemungkinan dukungan bagi purnawirawan TNI yang mengikuti bursa Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Panglima Hadi Tjahjanto menegaskan ,"Itu yang selalu saya ingatkan kepada seluruh jajaran, bahwa mereka sudah menjadi orang sipil, sudah terputus hubungan kedinasan".
Melalui perintah hariannya, Panglima TNI mengingatkan jajarannya untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.
Panglima TNI menegaskan, "Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab".
KPU menetapkan pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah akan berpartisipasi, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.
Beberapa purnawirawan TNI tercatat mengikuti Pilkada 2018 antara lain Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi (cagub Sumatera Utara), Brigjen TNI (Purn) Edy Nasution (cawagub Riau), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat (cagub Jawa Barat), serta Mayjen TNI (Purn) Tanribali Limo (cawagub Sulawesi Selatan). (*)
"Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran TNI hingga satuan bawah tentang netralitas TNI yakni Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilikada 2018," katanya kepada Antara di Jakarta, Senin.
Hadi menekankan kepada jajarannya agar memedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga tidak ada toleransi bagi pelanggar netralitas.
"Jika masyarakat menemukan prajurit yang tidak netral bisa melaporkannya kepada TNI bagian penerangan atau humas TNI," katanya.
Panglima TNI mengingatkan tugas TNI antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pemilu 2019.
Tentang netralitas TNI serta kemungkinan dukungan bagi purnawirawan TNI yang mengikuti bursa Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Panglima Hadi Tjahjanto menegaskan ,"Itu yang selalu saya ingatkan kepada seluruh jajaran, bahwa mereka sudah menjadi orang sipil, sudah terputus hubungan kedinasan".
Melalui perintah hariannya, Panglima TNI mengingatkan jajarannya untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.
Panglima TNI menegaskan, "Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab".
KPU menetapkan pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah akan berpartisipasi, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.
Beberapa purnawirawan TNI tercatat mengikuti Pilkada 2018 antara lain Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi (cagub Sumatera Utara), Brigjen TNI (Purn) Edy Nasution (cawagub Riau), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat (cagub Jawa Barat), serta Mayjen TNI (Purn) Tanribali Limo (cawagub Sulawesi Selatan). (*)