Kairo, Mesir, (Antaranews Sumbar) - Presiden Mesir Abdel-Fattah As-Sisi dan Raja Jordania Abdullah II pada Rabu (23/5) menekankan bahwa tak-adanya prospek bagi masalah Palestina akan mengakibatkan ketidak-stabilan lebih parah di wilayah tersebut.
Selama satu pertemuan di Ibu Kota Mesir, Kairo, kedua pemimpin itu menyatakan masalah Jerusalem harus diselesaikan dalam masalah status akhir dengan dasar penyelesaian dua-negara.
Raja Jordania tiba di Kairo pada Rabu untuk kunjungan resmi satu-hari.
Juru Bicara bagi Presiden Mesir Bassam Rady mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa kedua pemimpin tersebut menekankan dukungan penuh mereka bagi hak sah rakyat Palestina, dengan hak untuk mendirikan negara merdeka mereka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota.
Kunjungan Raja Jordania tersebut dilakukan hampir satu pekan setelah kedua pemimpin itu membahas, dalam percakapan telepon, upaya untuk mencapai penyelesaian politik di wilayah tersebut serta perkembangan terkini di wilayah itu, terutama di Palestina.
Tak kurang dari 63 orang Palestina di Jalur Gaza tewas dan sebanyak 2.800 orang lagi cedera dalam bentrokan antara pasukan Israel dan pemrotes Palestina, yang menentang pemindahan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem, kota yang bagian timurnya diinginkan oleh Palestina sebagai Ibu Kota Negara masa depan mereka.
Pada 14 Mei, Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, enam bulan setelah Presiden AS Donald Trump mengakui kota yang menjadi sengketa tersebut sebagai Ibu Kota Israel.
Mereka juga menyoroti pentingnya untuk melanjutkan upaya masyarakat internasional guna melanjutkan perundingan langsung antara pihak Palestina dan Israel, yang akan mengarah kepada penyelesaian dua-negara dengan dasar gagasan perdamaian Arab dan akan memberi sumbangan bagi pemulihan kestabilan serta pembukaan babak baru buat Timur Tengah.
Kedua pemimpin itu juga menekankan perlunya penyelesaian politik bagi krisis di Suriah, guna memelihara keutuhan wilayahnya, dan menegaskan dukungan mereka buat rakyat Suriah agar mereka bisa mewujudkan aspirasi untuk hidup dalam keselamatan dan kestabilan.
Keduanya juga telah menggaris-bawah keinginan bagi koordinasi timbal-balik di berbagai bidang kepentingan bersama guna memajukan hubungan strategis antara kedua negara mereka. (*)
Selama satu pertemuan di Ibu Kota Mesir, Kairo, kedua pemimpin itu menyatakan masalah Jerusalem harus diselesaikan dalam masalah status akhir dengan dasar penyelesaian dua-negara.
Raja Jordania tiba di Kairo pada Rabu untuk kunjungan resmi satu-hari.
Juru Bicara bagi Presiden Mesir Bassam Rady mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa kedua pemimpin tersebut menekankan dukungan penuh mereka bagi hak sah rakyat Palestina, dengan hak untuk mendirikan negara merdeka mereka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota.
Kunjungan Raja Jordania tersebut dilakukan hampir satu pekan setelah kedua pemimpin itu membahas, dalam percakapan telepon, upaya untuk mencapai penyelesaian politik di wilayah tersebut serta perkembangan terkini di wilayah itu, terutama di Palestina.
Tak kurang dari 63 orang Palestina di Jalur Gaza tewas dan sebanyak 2.800 orang lagi cedera dalam bentrokan antara pasukan Israel dan pemrotes Palestina, yang menentang pemindahan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem, kota yang bagian timurnya diinginkan oleh Palestina sebagai Ibu Kota Negara masa depan mereka.
Pada 14 Mei, Amerika Serikat memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, enam bulan setelah Presiden AS Donald Trump mengakui kota yang menjadi sengketa tersebut sebagai Ibu Kota Israel.
Mereka juga menyoroti pentingnya untuk melanjutkan upaya masyarakat internasional guna melanjutkan perundingan langsung antara pihak Palestina dan Israel, yang akan mengarah kepada penyelesaian dua-negara dengan dasar gagasan perdamaian Arab dan akan memberi sumbangan bagi pemulihan kestabilan serta pembukaan babak baru buat Timur Tengah.
Kedua pemimpin itu juga menekankan perlunya penyelesaian politik bagi krisis di Suriah, guna memelihara keutuhan wilayahnya, dan menegaskan dukungan mereka buat rakyat Suriah agar mereka bisa mewujudkan aspirasi untuk hidup dalam keselamatan dan kestabilan.
Keduanya juga telah menggaris-bawah keinginan bagi koordinasi timbal-balik di berbagai bidang kepentingan bersama guna memajukan hubungan strategis antara kedua negara mereka. (*)