Padang, (Antara Sumbar) - Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumatera Barat menilai, penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah melainkan butuh sinergi semua pihak baik swasta maupun masyarakat.
"Butuh kolaborasi dan keterpaduan dalam upaya pengurangan risiko bencana, tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja," kata Ketua FPRB Sumbar Khalid Syaifullah di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu saat tampil sebagai pembicara dalam kegiatan koordinasi program dan workshop pembuatan draf final kelompok kerja sebagai bagian dari Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Ketangguhan Desa Pesisir di Sumbar digelar oleh lembaga Arbeiter Samariter Bund.
Menurutnya urusan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak dan jangan ada yang mengklaim paling berjasa atau paling berperan karena hal ini merupakan kerja lintas sektor.
"Ketika bencana terjadi ada yang mengurus konsumsi, kesehatan, infrastruktur hingga perbaikan jalan karena itu perlu sinergi semua pihak," katanya.
Ia mengatakan prinsip utama yang dipakai dalam penanggulangan bencana adalah cepat dan tepat untuk mengurangi risiko yang terjadi.
Khalid menceritakan pengalamannya saat bencana gempa di Padangpariaman tahun 2009 ketika tiba di lokasi langsung didatangi oleh warga setempat.
" Bapak mau membagikan terpal ke sini ? tidak usah karena sudah terlalu banyak, kami tidak butuh lagi, padahal saya datang bukan mengantar bantuan," katanya menceritakan.
Artinya lanjut dia kalau manajemennya tidak tepat, bencana belum selesai sudah muncul masalah baru yaitu konflik di antara warga hingga pemberi bantuan.
Ia menilai hal itu terjadi karena memberikan bantuan yang tidak tepat akibat tidak ada koordinasi yang dipicu oleh tidak jalannya manajemen risiko.
Kemudian ia menyampaikan penanggulangan bencana merupakan hak asasi masyarakat dan dilakukan untuk menekan dampak dan kerugian yang ditimbulkan.
Ia juga menambahkan jangan sampai ada persaingan diantara sesama pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana karena program menjadi tidak optimal.
Sementara Project Manager Arbeiter Samariter Bund Indonesia Filipina, Seosatyo Budi Kurniawan mengatakan pihaknya fokus melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas dalam rangka pengurangan risiko bencana.
"Kami melihat masyarakat dan pemerintah belum melibatkan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana karena keterbatasan akses dan partispasi padahal mereka adalah kelompok rentan," ujar dia. (*)