Padang, (Antara Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan bila bagian humas pemerintah daerah bergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) berpotensi menemui hambatan dalam operasional kegiatan rutinnya.
Hal ini disampaikan Wagub saat memberi arahan pada pembukaan pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) provinsi di ruang rapat gubernuran, Jumat.
"Humas merupakan corong dari pemerintah daerah yang harus di bawah sekretariat langsung agar kerjanya tidak ada hambatan. Jika di Diskominfo bisa stagnan dalam penyebaran informasi dan peliputan kegiatan kepala daerah," tegasnya.
Sebab, sudah pengalaman ketika saat jadi bupati, pernah digabungkan humas dengan Diskominfo akibatnya tidak jalan karena birokrasi harus mendapat izin kepala dinas terlebih dahulu.
Menurut Nasrul, humas juru bicara atau corong pemerintah daerah, alangkah baiknya berdiri sendiri di bawah sekretariat agar tidak berbenturan dengan birokrasi panjang dan bisa berjalan dalam penyebaran informasi ke masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengingat jajaran Humas provinsi dan kabupaten/kota jangan membuat berita asal bapak senang (ABS) saja, tapi buat rilil atau berita secara obyektif sesuai fakta di lapangan.
"Masyarakat dengan perkembangan teknologi begitu cepat mendapatkan berbagai informasi, dampaknya mendorong tingkat kritis. Maka berita yang dibuat jajaran humas harus sesuai dengan kondisi riil," tegas mantan Bupati Pesisir Selatan itu.
Kemudian humas sebagai corong pemerintah daerah harus menunjukan kerja yang profesional karena posisinya sangat strategis dalam menyampaikan informasi program dan kegiatan ke masyarakat luas.
Justru itu, humas dituntut mengetahui perkembangan pemberitaan yang terjadi di media massa, sebab ada pula media yang menyajikan berita tanpa konfirmasi, akibatnya berpotensi menimbulkan benturan antara masyarakat dengan pemerintah.
Ia mengatakan, hendaknya ke depan dengan intensnya koordinasi bagian humas dengan lintas sektoral serta terus meningkatkan dan memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan jajaran manajemen redaksi media cetak di daerah.
Selain itu, kemajuan ternologi sekarang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mesti pula diwaspadai serta tak sampai terjebak karena cukup sensitif dengan telah disahkan undang-undangnya.
"Kita juga berharap melalui peran humas membangun komunikasi baik dengan media, semoga dapat diarahkan pemberitaan sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus mengekang kebebasan pers," ujarnya.
Pertemuan Bakohumas Provinsi Sumbar ke II tahun 2016, menghadirkan pembicara dari Perum LKBN Antara Jakarta oleh General Manager (GM) Pengembangan Bisnis Wawan Indrawan didampingi Kepala Biro Antara Sumbar Azhari bersama tim ANTARAINSIGHT (Reza, Hendi dan Karina) tetang materi pemanfaatan sistem monitoring media.
Pemateri lainnya dari Pemimpin Redaksi Harian Singgalang yang diwakili oleh Sawir Pribadi, dengan peserta Humas kab/kota, BUMN/BUMD dan jajaran humas instansi vertikal dan perguruan tinggi.
Wawan menyampaikan, Perum Antara sebagai lembaga negara bisa membantu humas dalam mengoptimalkan peran yang dijalankan dalam penyebaranluasan informasi.
Selain itu, ada pula sistem berbasis IT yang disebut dengan Antarainsight atau media monitoring sebaran berita-berita yang berkaitan dengan pemerintah daerah di media cetak, online, elektronik dan radio.
Menurut dia, menggunakan sistem aplikasi monitoring media maka kerja humas yang selama ini secara manual akan digantikan dengan hasil secara elektronik sehingga lebih cepat untuk membuat laporan pada pimpinan atau atasan.
Kemudian dapat melihat kinerja secara terukur, efesien dan efektif karena ada pula analisis terhadap isu-isu yang berkembang di media.
"Media ini dapat digunakan oleh humas pemerintah, BUMN/BUMN dan perusahaan swasta sehingga ke depan makin meningkatkan profesionalitas humas," kata Reza. (*)