Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PM Belanda Mark Rutte membantu kelancaran negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh atau "Comprehensive Economic Partnership Agreement" (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa.
"Kita akan mulai negosiasi tahun depan dan Presiden berharap agar negosiasi ini ada fleksibilitas karena yang namanya negosiasi ini kalau keras-kerasan tidak akan ada hasil," kata Menlu Retno LP Marsudi ketika menjelaskan hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Belanda Mark Rutte di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Retno menilai pertemuan dua pimpinan negara itu sangat konkret dengan fokus di bidang ekonomi.
"Ada beberapa hal yang dibahas di bidang ekonomi, yang utama mengenai CEPA antara Indonesia dan UE. Oleh karena itu Presiden meminta Belanda membantu agar jalannya negosiasi bisa lancar dan yang juga dipastikan Presiden agar hasil negosiasi ini menguntungkan rakyat kedua pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa," kata Retno.
Mengenai permintaan UE agar tarif pajak terkait perdagangan sebesar nol persen, Retno mengatakan itu tergantung hasil negosiasi.
"Tantangannya nanti di situ dan nanti kita akan berunding," tegasnya.
Retno menyebutkan tawaran besaran tarif dari Indonesia sebenarnya sudah ada dalam "scooping paper". Ia menyebutkan tidak ingat angka-angka itu karena lebih merupakan kewenangan Kemendag dan BKPM.
"Itu lebih di Pak Enggar dan Pak Tom untuk angka detailnya. Di scooping paper itu sudah ada indikasi berapa yang kita tawarkan kepada mereka," ujarnya.
Lisensi Kayu
Retno menyebutkan masalah lain yang dibahas kedua pemimpin adalah lisensi ekspor kayu Indonesia ke Eropah.
"Yang tidak kalah penting, bulan November ini adalah bulan kita me-launch lisensi untuk FLEGT. Sebagaimana tadi presiden sampaikan, dengan lisensi tersebut, maka produk-produk kayu Indonesia pada saat masuk ke UE sudah tidak akan diperiksa lagi," tuturnya.
Ia menyebutkan dengan lisensi itu maka kayu Indonesia di Pelabuhan Rotterdam sebagai hub barang-barang Indonesia masuk ke UE tanpa pemeriksaan lagi sehingga produk Indonesia memiiki nilai daya saing yang lebih tinggi dibanding yang lain.
"Minggu depan saya akan ke Brussel untuk 'launching' bersama lisensi mengenai FLEGT ini," jelasnya.
Menlu Retno juga menyebutkan bahwa kerja sama RI-Belanda dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, menunjukkan angka yang tinggi untuk Eropa, yaitu di urutan 1 hingga 3.
"Presiden dan Perdana Menteri Belanda juga membahas mengenai kerja sama untuk misalnya pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara," tambahnya.
Di bidang maritim, lanjutnya, dibahas mengenai "IUU Fishing" dan sertifikasi.
"Jadi kalau dengan Belanda hubungan kita memang sangat intensif di bidang ekonomi dan bidangnya banyak sekali, dari perdagangan, investasi dan pariwisata, maritime, fisheries, kehutanan, climate change, water management dan sebagainya," papar Retno. (*)
"Kita akan mulai negosiasi tahun depan dan Presiden berharap agar negosiasi ini ada fleksibilitas karena yang namanya negosiasi ini kalau keras-kerasan tidak akan ada hasil," kata Menlu Retno LP Marsudi ketika menjelaskan hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Belanda Mark Rutte di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Retno menilai pertemuan dua pimpinan negara itu sangat konkret dengan fokus di bidang ekonomi.
"Ada beberapa hal yang dibahas di bidang ekonomi, yang utama mengenai CEPA antara Indonesia dan UE. Oleh karena itu Presiden meminta Belanda membantu agar jalannya negosiasi bisa lancar dan yang juga dipastikan Presiden agar hasil negosiasi ini menguntungkan rakyat kedua pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa," kata Retno.
Mengenai permintaan UE agar tarif pajak terkait perdagangan sebesar nol persen, Retno mengatakan itu tergantung hasil negosiasi.
"Tantangannya nanti di situ dan nanti kita akan berunding," tegasnya.
Retno menyebutkan tawaran besaran tarif dari Indonesia sebenarnya sudah ada dalam "scooping paper". Ia menyebutkan tidak ingat angka-angka itu karena lebih merupakan kewenangan Kemendag dan BKPM.
"Itu lebih di Pak Enggar dan Pak Tom untuk angka detailnya. Di scooping paper itu sudah ada indikasi berapa yang kita tawarkan kepada mereka," ujarnya.
Lisensi Kayu
Retno menyebutkan masalah lain yang dibahas kedua pemimpin adalah lisensi ekspor kayu Indonesia ke Eropah.
"Yang tidak kalah penting, bulan November ini adalah bulan kita me-launch lisensi untuk FLEGT. Sebagaimana tadi presiden sampaikan, dengan lisensi tersebut, maka produk-produk kayu Indonesia pada saat masuk ke UE sudah tidak akan diperiksa lagi," tuturnya.
Ia menyebutkan dengan lisensi itu maka kayu Indonesia di Pelabuhan Rotterdam sebagai hub barang-barang Indonesia masuk ke UE tanpa pemeriksaan lagi sehingga produk Indonesia memiiki nilai daya saing yang lebih tinggi dibanding yang lain.
"Minggu depan saya akan ke Brussel untuk 'launching' bersama lisensi mengenai FLEGT ini," jelasnya.
Menlu Retno juga menyebutkan bahwa kerja sama RI-Belanda dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, menunjukkan angka yang tinggi untuk Eropa, yaitu di urutan 1 hingga 3.
"Presiden dan Perdana Menteri Belanda juga membahas mengenai kerja sama untuk misalnya pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara," tambahnya.
Di bidang maritim, lanjutnya, dibahas mengenai "IUU Fishing" dan sertifikasi.
"Jadi kalau dengan Belanda hubungan kita memang sangat intensif di bidang ekonomi dan bidangnya banyak sekali, dari perdagangan, investasi dan pariwisata, maritime, fisheries, kehutanan, climate change, water management dan sebagainya," papar Retno. (*)