Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua Dewan Penasehat PSSI Agum Gumelar menilai polemik Kongres PSSI bila tidak segera dituntas bisa berbuntut panjang dan kemungkinan perpengaruh pada keikutsertaan Timnas Indonesia pada kejuaraan Piala AFF 2016.
"Yang saya khawatirkan jika FIFA akan mengambil sikap tegas atas polemik ini. Bisa saja Indonesia mendapatka sanksi. Jika itu terjadi dampaknya banyak termasuk timnas," kata Agum Gumelar di Jakarta, Rabu.
Timnas Indonesia yang saat diasuh Alfred Riedl sesuai dengan jadwal akan bertanding di Piala AFF 2016. Timnas Garuda ini berada di Grup A bersama dengan tuan rumah Filipina, Thailand dan Singapura. Pertandingan penyisihan berlangsung 19-25 November.
Saat ini antara PSSI dengan pemerintah dalam hal ini kembali berpolemik terkait dengan rekomendasi pelaksanaan Kongres PSSI. Berdasarkan keputusan Komite Eksekutif (EXCO), Kongres ditetapkan di Makassar, 17 Oktober, namun Kemenpora merekomendasikan kongres di Yogyakarta.
Hingga saat ini kedua belah pihak belum mendapatkan titik temu karena kedua belah pihak tetap dalam keputusannya. Padahal, waktu pelaksanaan kongres dengan agenda utama pemilihan pengurus baru periode 2016-2020 tinggal lima hari atau kurang satu pekan.
Agum Gumelar yang juga Ketua Komite Pemilihan PSSI itu menjelaskan, meski ada polemik, perwakilan AFC dan FIFA dipastikan datang ke Makassar sesuai dengan pemberitahuan PSSI. Bahkan, induk organisasi sepak bola Asia dan dunia itu telah menentukan nama.
"FIFA dan AFC akan datang ke Makassar pada 15 Oktober. Begitu dengan Komite Pemilihan. Kami juga akan berangkat waktu yang sama. Pertemuan kemungkinan juga akan terjadi," kata Agum Gumelar, menegaskan.
Mantan Ketua Umum PSSI menegaskan, dengan waktu yang ada diharapkan polemik ini bisa terselesaikan sehingga tidak muncul permasalahan baru. Pihaknya berharap FIFA tidak menilai polemik antara Kemenpora dengan PSSI bukan sebuah intervensi.
"Sebagai Komite Pemilihan konsen utama kami adalah kongres harus berjalan dan sukses dalam arti akan ada keputusan supaya persepakbolaan nasional membaik," tutur mantan Menteri Perhubungan itu. (*)