   Jakarta,(Antara Sumbar) - Kementerian Keuangan menyatakan realisasi belanja negara yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Mei mencapai Rp357,4 triliun lebih tinggi dibandingkan periode sama pada 2015 sebesar Rp330,2 triliun.
        Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga negara (K/L) sebesar Rp179,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp177,8 triliun, kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (10/6).
        "Tingginya realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi belanja, antara lain melalui percepatan lelang sebagaimana terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2015," ujarnya lagi.
        Menurutnya, belanja modal mencapai 13,5 persen dari APBN 2016, sedangkan tahun lalu sebesar 6,6 persen pada periode yang sama.
        "Upaya pemerintah bisa dilihat secara nyata hampir dua kali lipat. Sedangkan belanja barang tahun ini 19,96 persen, dan tahun lalu 13,9 persen," kata dia.
        Belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp274,7 triliun pada periode Januari sampai Mei 2015 menjadi Rp328,4 triliun pada periode sama 2016.
        "Untuk dana desa Rp23,7 triliun atau telah terserap sebesar 50,3 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp47 triliun," ujar Luky.
        Ia menyimpulkan bahwa belanja negara sampai dengan Mei 2016 telah menunjukkan peningkatan belanja produktif yang tercermin pada peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan tahun Ialu.
        Kemudian, realisasi transfer daerah juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan menurun karena telah digunakan mendorong penggunaan APBD untuk kegiatan produktif bagi peningkatan kuaiitas pelayanan publik di daerah.
        "Terakhir, konsumsi pemerintah tumbuh relatif stabil ditopang oleh realisasi belanja pegawai dan belanja barang," kata Luky yang juga jubir Kemenkeu itu pula.
        Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga negara (K/L) sebesar Rp179,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp177,8 triliun, kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (10/6).
        "Tingginya realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi belanja, antara lain melalui percepatan lelang sebagaimana terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2015," ujarnya lagi.
        Menurutnya, belanja modal mencapai 13,5 persen dari APBN 2016, sedangkan tahun lalu sebesar 6,6 persen pada periode yang sama.
        "Upaya pemerintah bisa dilihat secara nyata hampir dua kali lipat. Sedangkan belanja barang tahun ini 19,96 persen, dan tahun lalu 13,9 persen," kata dia.
        Belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp274,7 triliun pada periode Januari sampai Mei 2015 menjadi Rp328,4 triliun pada periode sama 2016.
        "Untuk dana desa Rp23,7 triliun atau telah terserap sebesar 50,3 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp47 triliun," ujar Luky.
        Ia menyimpulkan bahwa belanja negara sampai dengan Mei 2016 telah menunjukkan peningkatan belanja produktif yang tercermin pada peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan tahun Ialu.
        Kemudian, realisasi transfer daerah juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan menurun karena telah digunakan mendorong penggunaan APBD untuk kegiatan produktif bagi peningkatan kuaiitas pelayanan publik di daerah.
        "Terakhir, konsumsi pemerintah tumbuh relatif stabil ditopang oleh realisasi belanja pegawai dan belanja barang," kata Luky yang juga jubir Kemenkeu itu pula.