Gonjang ganjing menjelang pelaksanaan Ujian Nasional dalam dua tahun terakhir tidak lagi terjadi. Ujian Nasional yang dulu kerap menjadi momok di kalangan siswa, guru hingga orang tua, kini disambut tanpa kegaduhan berlebihan dan disikapi dengan giat belajar, latihan ujian dan tentu saja doa.
Pelaksanaan UN dianggap tidak adil, masa belajar siswa selama tiga tahun baik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) kelulusannya hanya ditentukan dengan tiga mata pelajaran utama yang diujikan secara nasional. Penilaian hasil belajar mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester seperti terabaikan.
Ujian nasional pada beberapa tahun silam dinilai mengabaikan faktor kesetaraan dari sisi kualitas siswa, guru dan fasilitas sekolah antara sekolah di kota-kota besar dengan sekolah di daerah dan daerah terpencil.
Kondisi inilah yang akhirnya memposisikan Ujian Nasional sebagai momok, sehingga memicu terjadinya kecurangan, termasuk ketika siswa dan guru harus menempuh jalur yang tidak benar, seperti sejumlah peristiwa memprihatinkan yang diekpose media massa antara lain siswa membeli soal, guru memberitahu kunci jawaban, hingga munculnya joki menggantikan peserta ujian nasional, hingga memanipulasi nilai kelulusan sekolah.
Posisi UN sebagai penentu kelulusan pada beberapa tahun lalu, membuat banyak pihak berkepentingan. Bukan hanya siswa yang ingin dirinya lulus, pihak sekolah dan dinas pendidikan tidak ingin prestasinya anjlok gara-gara siswa-siswinya banyak yang gagal sehingga tetap saja setiap tahun selalu muncul penjualan soal dan kunci jawabannya kepada siswa.
Kini, UN tak lagi serumit seperti beberapa tahun silam. Tolak ukurnya bukan lagi soal lulus dan tidak lulus, tetapi berada pada level sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Di awal tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa.
Annies Baswedan menegaskan tidak ada istilah lulus dan tidak lulus sejak pelaksanaan UN 2015. "Kita lebih fokus, apakah nilai UN sudah mencapai nilai kompetensi yang sudah diharapkan siswa atau belum. Nantinya sekolah yang berhak menentukan apakah siswa layak lulus atau tidak."
Keputusan Mendikbud menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Tanah Air sekaligus menjawab kontroversi seputar kelayakan UN jadi penentu kelulusan siswa, yang telah dikritik sejak zaman Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Kebijakan Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan lantas dilanjutkan pada periode Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.
Kemdikbud menyerahkan penilaian siswa secara menyeluruh ke sekolah. Dengan demikian, diharapkan Anies, siswa akan dapat melihat UN sebagai proses pembelajaran dan bukan semata-mata syarat kelulusan yang menakutkan. UN dalam hal ini menjadi alat ukur pemetaan pendidikan di Indonesia.
Satu hari menjelang pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat, Mendikbud Anies Baswedan mengirimkan pesan kepada siswa dan orang tua murid. Dalam kapasitasnya sebagai seorang menteri sekaligus orang tua siswa yang anaknya juga akan melaksanakan UN, Anies mengatakan: "Anak sulung saya, juga akan menjalani Ujian Nasional. Sebagai orang tua, seperti halnya ibu dan bapak, kami juga turut merasakan apa yang dirasakan anak-anak kita. Ada pengharapan mendapat hasil terbaik, tetapi juga mungkin terbersit kekhawatiran."
Anies meminta orang tua ikut membangun suasana tenang, suasana nyaman untuk anak-anak dan sebagai orang tua menghindari hal-hal yang bisa menggangu ketenangan persiapan anak dalam menghadapi UN. Bagi anak-anakku peserta UN.
Ia juga meminta siswa jangan tegang menghadapi UN yang kini tidak lagi menentukan kelulusan. "Tidak perlu khawatir berlebihan dalam menjalani UN,jangan terlalu forsir diri untuk belajar. Harus istirahat yang cukup. Malam menjelang UN jangan belajar semalaman. Justru harus tidur cukup. Pastikan asupan makanan sehat dan bergizi. Jangan lakukan hal yang sebelumnya tidak biasanya kita lakukan. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal baru yang berisiko mengganggu persiapan."
Anies mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk melakukan Revolusi Mental dengan menegakkan integritas serta tidak membiarkan kecurangan dan berhenti berbuat kecurangan. Mereka yang berusaha mengotori proses pendidikan ini adalah pengkhianat bangsa. Kecurangan itu adalah mengkhianati jutaan siswa lain yang belajar dengan serius, ratusan ribu guru membimbing siswa belajar dan bekerja dalam sunyi menyiapkan penyelenggaraan UN.
Dorong UNBK
UN kini tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa namun persiapan tetap dilakukan sekolah, guru dan siswa untuk menghadapinya. Sekolah bersama dinas pendidikan menyelenggarakan latihan ujian (try out) satu bulan menjelang pelaksanaan UN, baik untuk sekolah yang telah menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) maupun UN berbasis kertas. Sementara, siswa secara pribadi menambah jam latihan soal melalui bimbingan belajar.
Tia siswa kelas XII SMA 3 Bekasi mengaku tahun ini lebih santai dalam menghadapi ujian nasional dan tidak khawatir seperti kakak kelasnya dahulu. "Sejak tahun lalu kan UN sudah tidak jadi penentu kelulusan sehingga kita belajar lebih tenang dan tidak terpengaruh isu bocoran soal".
Selain mengikuti latihan soal yang diselenggarakan sekolah, Xenia siswa kelas XII SMA Marsudirini Kemang Pratama Bekasi, sejak kelas XI aktif mengikuti bimbingan belajar di salat satu pusat Bimbel ternama di Bekasi.
"Selain jadwal rutin, pihak bimbel juga memberikan kesempatan konsultasi di luar jadwal rutin. Kita bisa datang setiap saat sepulang dari sekolah untuk memecahkan soal ujian yang dianggap sulit. Bahkan sejak dua minggu terakhir bimbel melaksanakan program 'Siaga UN' secara itensif supaya kita merasa lebih siap."
Kepala Pusat Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nizam mengatakan sekolah pelaksanaan UNBK tahun 2016 ini mengalami peningkatan, jika tahun sebelumnya sebanyak 594 sekolah. Maka pada tahun 2016, menjadi sebanyak 4.402 sekolah atau sekitar 927.000 siswa.
Nizam mengatakan Kemdikbud terus mendorong semua sekolah di tanah Air untuk melaksanakan UNBK karena lebih efesien serta dapat meminimalisir bentuk kecurangan. Sekolah juga tak perlu harus mengadakan peralatan komputer, namun hanya menggunakan peralatan yang tersedia. Jika tak mencukupi, sekolah bisa menggunakan peralatan di sekolah lain yang tidak melaksanakan UN.
"Setiap tahun, kami membuat sekitar 170.000 soal untuk UNBK. Peserta UNBK juga akan kesulitan berbuat curang karena soal yang didapat para siswa bersifat acak. Sehingga siswa satu dan yang lain mengerjakan soal yang tidak sama.
Mengenai pengawas, pada UN berbasis kertas ada dua pengawas di setiap kelas, sedangkan untuk UNBK terdapat satu teknisi dan satu proktor yang memastikan siswa melaksanakan UNBK sesuai dengan prosedur.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan peningkatan prestasi Ujian Nasional 2016 satu tingkat dibandingkan hasil UN 2015. "Kami menargetkan perbaikan prestasi dibandingkan tahun lalu. Untuk tingkat SMK tahun lalu menduduki peringkat dua se-DIY, sementara untuk SMA menduduki peringkat lima. Targetnya masing-masing meningkat satu peringkat."
Sukito mengatakan dalam upaya peningkatan prestasi, pihaknya melakukan pendampingan terhadap sekolah, terutama untuk anak yang belum tuntas, maka selain penambahan materi dari sekolah akan dilakukan pendampingan oleh guru mata pelajaran dan pengawas dari dinas. Harapannya prestasinya meningkat. "Dilihat dari 'try out' nilainya meningkat di masing-masing sekolah."
Menurutnya, dari hasil evaluasi "try out" yang telah dilaksanakan baik untuk sekolah yang melaksanakan UN maupun UNBK hasilnya sudah cukup baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Sudenom mengatakan untuk pelaksanaan UN dan UNBK tingkat SMA/sederajat tahun 2016, Dikpora menargetkan tingkat kelulusan sebesar 100 persen dengan kualitas yang bagus dan jujur. Akan tetapi, angka 100 persen itu tidak boleh dipaksakan oleh para guru maupun kepala sekolah.
"Kualitas kelulusan sangat penting, karena itu jika sekolah belum bisa meluluskan 100 persen jangan dipaksakan, sebab kita ingin menciptakan UN berkualitas dan jujur. Hasil `try out` rata-rata berada di atas standar nasional yakni 5,5," katanya. (*)