Sawahlunto, (AntaraSumbar) - Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Hasjhonni mengatakan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kota itu dinilai masih rendah dan belum memberikan pengaruh kuat dalam meningkatkan kesejahteraan.
"Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan yang diterima pihak DPRD Sawahlunto melalui utusan unsur pemerintahan terdepan dalam kegiatan reses ke daerah pemilihan atau dalam rapat-rapat kerja komisi terkait," katanya di Sawahlunto, Rabu.
Padahal, lanjutnya, dengan jumlah APBD kota itu sebesar Rp700 miliar lebih jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk sekitar 65 ribu jiwa, seharusnya pemerintah daerah setempat bisa melahirkan program-program strategis dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut.
"Fakta itu merupakan salah satu keuntungan daerah ini, meskipun APBD terbilang kecil namun tingkat kendali pemerintahan juga tidak terlalu lebar," ujar dia.
Menurutnya, kondisi tersebut juga sudah ditunjang dengan penetapan visi kota itu menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2001, serta aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat yang membagi kegiatan dalam dua urusan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.
Jika urusan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam tatanan membangun ekonomi kerakyatan secara menyeluruh, pihaknya meyakini kekuatan ekonomi cukup besar akan mampu ditumbuhkan bersama masyarakat Sawahlunto.
"Namun dalam pelaksanaan seluruh kegiatan harus tetap mengacu pada prinsip adil dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak," kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III sekaligus anggota DPRD setempat dari Fraksi PPP NasDem dan PAN, Deri Asta menilai selama ini ada mata rantai yang terputus dalam penataan pembangunan seta perekonomian kota itu, sejak beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka pada 2020 adalah target jangka menengah yang harus diturunkan menjadi program-program jangka pendek secara bertahap.
"Hal yang paling mendasar untuk dilakukan adalah bagaimana membangun sistem perekonomian berbasis kerakyatan melalui industri pariwisata yang bisa menyejahterakan masyarakat secara luas," kata dia.
Sehingga, lanjutnya, setiap warga kota itu menyadari akan arti pentingnya sebuah kunjungan wisata, karena mereka juga mendapatkan keuntungan secara langsung dari kunjungan tersebut melalui produk-produk yang mereka hasilkan baik dibidang pertanian, kehutanan, kerajinan dan lain sebagainya.
Selain itu, jelasnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur penunjang yang baik dan berkualitas, juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena erat hubungannya dengan peningkatan kenyamanan pengunjung selama berada di kota itu.
Menurutnya hal itu sudah terlihat dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah, namun kualitas dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan pada beberapa kegiatan masih belum sesuai harapan dan diperkirakan tidak memberikan manfaat yang seimbang dengan dana yang sudah dikeluarkan untuk membiayai pekerjaan tersebut.
"Hal ini tentu membutuhkan perhatian bersama untuk turut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan," kata dia. (*)