Sawahlunto, (AntaraSumbar) - Anggota Komisi III DPRD Kota Sawahlunto Yunasril meminta pihak eksekutif tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat membuka usaha di tempat-tempat wisata dan pada saat ada kegiatan keramaian.
Ia mengatakan hal itu di Sawahlunto, Jumat, menyikapi banyaknya keluhan para pedagang K-5 yang seakan kebingungan menempatkan usaha mereka di lokasi-lokasi strategis, seperti di kawasan Kota Lama Sawahlunto, halaman Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dan lain sebagainya.
"Sebagai kota wisata kita membutuhkan spot-spot pedagang kuliner, aksesoris dan lain-lain sebagai salah satu pendukung meningkatnya kunjungan ke salah satu objek wisata," kata dia.
Untuk itu, lanjutnya, diharapkan dalam setiap perencanaan pengembangan kawasan agar tetap memasukkan rencana penempatan pedagang dalam kawasan yang dikembangkan sehingga keinginan untuk memberikan kontribusi langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor riil bisa dicapai dari salah satu potensi daerah ini sebagai tujuan wisata.
Dalam pelaksanaannya, dia juga meminta ditetapkan "masterplan" yang jelas dan terarah terkait pembinaan para pedagang mulai dari sisi permodalan, tempat usaha serta peningkatan segmentasi pasar bagi mereka, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kota itu.
"Dengan begitu potensi pasar yang tersedia tidak mengalami kejenuhan dan masih mampu menampung pertumbuhan jumlah masyarakat yang ingin memilih berdagang sebagai pilihan usaha mereka," ujar dia.
Sehingga, jelasnya, kesempatan kerja di Sawahlunto semakin meningkat dan akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari sektor tersebut.
"Jangan sampai setelah dibangun dan dikembangkan kemudian dipasangi dengan papan pengumuman yang bermateri larangan memasuki atau berjualan di kawasan tersebut," katanya.
Karena, imbuhnya, betapapun pentingnya menjaga keindahan dan ketertiban kota namun masih lebih penting menjaga kelangsungan usaha para pedagang yang notabene adalah masyarakat sebagai objek pembangunan itu sendiri.
Senada, Wakil Ketua DPRD setempat, Hasjhonni SY, mengatakan sejauh pengamatannya banyak kegiatan bernuansa pariwisata tidak didukung dengan rencana strategis penguatan sektor riil melalui pemberdayaan pedagang lokal pada kegiatan-kegiatan tersebut.
"Semua terkesan hanya mengandalkan intuisi bisnis dari pedagang itu sendiri, baik dalam pemilihan tempat maupun jenis dagangan yang menjadi andalannya," kata dia.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar perputaran uang dalam pasar lokal kota itu yang menjadi tujuan pihak eksekutif tersebut, mampu terserap secara maksimal dan memberikan efek langsung bagi pertumbuhan usahanya kedepan.
Dia mengatakan, dalam mencapai tujuan tersebut tentu membutuhkan daya kreasi dan inovasi institusi terkait serta hubungan kerjasama yang harmonis dan berkualitas di seluruh lini, salah satunya dengan mengaitkan seluruh tahapan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan pemanfaatannya dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas.
"Sehingga seluruh kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak sekedar menjadi proyek bersifat sementara tanpa hasil yang jelas, dan hanya memberikan keuntungan bagi pengendali-pengendali kegiatan itu semata," kata dia. (cpw7)