Jakarta, (Antara) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan TNI menggunakan dana cadangan untuk mengamankan KTT Asia Afrika (KAA) Ke-60 Tahun 2015, pada 15-24 April 2015. "Meski dana dari Pemerintah belum turun tak menghalangi kinerja TNI dalam mempersiapkan penjagaan konferensi internasional yang akan dihadiri 109 kepala negara. Kita punya dana cadangan operasi," kata Panglima TNI memimpin apel gelar pasukan pengamanan KAA, di silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut dia, dana pengamanan amat diperlukan untuk operasional, tetapi bukan menjadi penentu totalitas pengamanan TNI saat KAA dilangsungkan karena prajurit lebih mengedepankan penjagaan yang terbaik tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. "Prinsipnya kita akan tetap memberikan yang terbaik kepada tamu negara, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat," ujarnya. Sejumlah pasukan khusus, kendaraan taktis, dan kendaraan tempur disiagakan selama pagelaran KAA. "Nanti ada sniper dari TNI dan Polri yang akan kami tempatkan di titik khusus untuk mengawal kepala negara yang hadir. "Semua itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Yang menjadi prioritas sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung, juga bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya," katanya. Hal itu merupakan standar baku pengamanan kepala negara dan tidak boleh dikurangi, bahkan mungkin nanti juga ada jalan yang terganggu, sehingga pihaknya memohon maaf. Guna mengawal perjalanan para kepala negara dari Jakarta menuju Bandung, TNI juga menyiapkan transportasi baik darat maupun udara. Saat ini TNI juga tengah menyiapkan sejumlah transportasi untuk mengangkut ratusan kepala negara tersebut. "Nanti kita kawal dan kita sterilisasi baik darat maupun udara. Kita akan antar sesuai kondisi cuaca, kalau cuaca bagus pakai udara. Tapi kalau tidak bagus bisa pakai kereta dan bus," tuturnya. Selain itu, lanjut Moeldoko, TNI juga sudah berkoordinasi dengan pengawal presiden tiap negara. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan baik dengan seluruh staf pengamanan kepala negara yang akan hadir. "Ada standar jelas yang harus dikomunikasikan. Contohnya kepala negara bawa pesawat kita sudah tentukan parkir pesawatnya. Apakah dia bawa senjata, siapa saja yang pegang, itu semua sudah kita tanyakan," katanya. Sementara itu, Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti mengatakan nantinya juga ada beberapa kepala negara yang akan memiliki tingkat pengamanan lebih tinggi, seperti Kepala Negara Korea Utara, Kim Jong Un. "Ada kepala negara yang high risk. Itu akan disesuaikan pengamanannya dan dipertebal pengamanannya dari TNI dan Polri," ucapnya. (*/sun)