Tahun 2014, Indonesia akan melaksanakan Pemilu legislatif - memilih wakil rakyat - dan Pemilu eksekutif - memilih presiden dan wakilnya - sebagai suatu kewajiban sebagai negara yang mengklaim demokrasi.
Jaringan aktivis pro demokrasi, organisasi yang berdiri di era orde baru untuk memperjuangkan demokrasi, prihatin akan kualitas Pemilu 2014.
Dalam diskusi publik tentang "Tantangan dan Kualitas Pemilu 2014" di Jakarta, Sekjen Prodem Andrianto mengatakan selama era reformasi, Indonesia sudah melaksanakan tiga kali Pemilu, dua di antaranya Pemilu pemilihan presiden dan wakilnya tahun 2004 dan 2009.
Ketiga Pemilu tersebut banyak diapresiasi dan dipuji oleh pemantau Pemilu lokal dan asing seperti Carter Center dan Cetro namun hasil Pemilu tetap saja terbentuk pemerintahan yang kurang amanah, tidak jelas konsep pembangunannya, termasuk DPR dimana lembaga wakil rakyat malah mendapatkan predikat paling korup di Asean, kata Andrianto.
Jaringan aktivis Prodem menginginkan Pemilu 2014 yang berkualitas, tidak saja pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil), partisipasi politik rakyat yang tinggi, tapi juga menghasilkan presiden yang amanah, punya konsep pembangunan yang jelas, pro rakyat dan pro pertanian, serta berhasilkan memilih wakil rakyat yang amanah dan anti korupsi, tambah Andrianto.
Masih Prosedural
Anggota Komisi II DPR Malik Haramain (PKB), salah satu pembicara
diskusi publik itu, mengakui bahwa Pemilu yang dilakukan selama era
reformasi masih bersifat prosedural, belum Pemilu subtantif
atau berkualitas.
Walaupun pelaksanaan Pemilu banyak dinilai Jurdil oleh pemantau Pemilu asing tapi hasil Pemilu belum berhasil menciptakan pemerintahan dan DPR yang bersih dan anti korupsi, bahkan korupsi merajalela dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah hingga DPR, DPRD tingkat I dan II, kata Malik.
"Jangan sampai pelaksanaan Pemilu hanya sekedar ada atau diadakan saja tapi juga harus menghasilkan pemerintahan dan DPR yang amanah dan bersih dari korupsi, " tambah dia.
Belum lama ini, wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, bahwa di kalangan Negara Asean, DPR RI merupakan organisasi paling korup ¿ setelah Polri - karena banyak anggota DPR yang terpaksa dijebloskan ke penjara akibat korupsi.
Ditambah lagi penangkapan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena dugaan korupsi dalam memutuskan perselisihan Pilkada maka semakin membuat rakyat makin pesimis dengan demokrasi, Pemilu dan pengadilan yang menyelesaikan perselisihan Pemilu dan Pilkada.
Yang perlu dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah saat Pemilu akibat pemberitaan media tentang korupsi yang dilakukan oknum DPR dan pejabat pemerintah. "Pemberitaan korupsi bisa membangun sikap masyarakat yang apolitis ini dapat berbahaya bagi demokrasi Indonesia," katanya.
<b>Pesta Korupsi</b>
Ketua
umum Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Standarkia Latief, minta
kepada semua partai politik (Parpol) agar merekrut kader atau Caleg yang
benar. "Jangan merekrut pengangguran, kader yang punya catatan negatif
seperti pelaku kriminal, pengguna narkoba, atau yang biasa menggadaikan
idealism," tegas dia.
Pemerintah dan Parpol harus menjadikan Pemilu sebagai edukasi politik masyarakat. "Dalam kampanye, Parpol sebaiknya tidak mengutamakan acara hiburan music dan dangdutan. Sebentar-sebentar siram air. Parpol harus mendorong para Caleg untuk berkampanye apa strategi pembangunan dan janji-janji politik jika menang dengan alasan-alasan yang logis dan rasional kepada massanya," tambah Standarkia.
Di sisi lain, pemerintah telah berhasil mengurangi arak-arakan atau konvoi dalam kampanye yang cenderung melanggar aturan lalu lintas, premanisme dan kurang mendidik. Tapi pendidikan politik dalam kampanye juga harus ditingkatkan lagi dengan mengurangi hiburan dan dangdutan.
Sekjen Prodem Andrianto juga menyoroti politik uang saat Pemilu. "Para Caleg dan Capres agar tidak menggunakan politik uang dalam meraih suara pemilih. Rakyat juga harus berani menolak suap. Jangan sampai Pemilu menjadi pesta korupsi rakyat karena menerima suap dari semua Caleg sehingga muncul anekdot ambil uangnya jangan pilih orangnya," katanya.
Jika para Caleg banyak mengeluarkan dana kampanye dari kantongnya sendiri sudah pasti mereka akan mengembalikan modalnya dengan mengkorupsi uang APBN atau dari projek pembangunan.
"Jangan sampai Pemilu 2014 menjadi pesta korupsi rakyat dari Caleg dan Capres dan bukan pesta demokrasi," tegas Andrianto.
Jaringan
aktivis Prodem berharap demokrasi memberikan pemerintahan yang bersih,
amanah dan sejahterakan, bukan hanya sebatas menghasilkan Pemilu yang
regular dan prosedural. (*)