Jakarta, (ANTARA) - Jika ada pertanyaan, siapa salah satu sosok pejabat negara yang paling populer di Indonesia saat ini, bisa jadi jawabannya adalah Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Berdasarkan mesin pencari Google, nama Menteri BUMN Dahlan Iskan tertaut dengan 1.710.000 informasi atau pemberitaan di internet.
Meski Dahlan baru menjabat setahun sebagai menteri, namun popularitasnya di dunia maya lebih tinggi dari tautan internet terhadap nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang hanya mencapaai 719.000, dan Menkominfo Tifatul Sembiring sebanyak 454.000 tautan.
Dahlan menjadi buah bibir di semua kalangan. Bahkan kepopulerannya makin meroket terutama setelah berpolemik dengan DPR.
Sesungguhnya hubungan langsung antara Dahlan dengan DPR mulai terjalin sejak Desember 2009 ketika Dahlan menjabat Direktur Utama PT PLN.
Tentunya hubungan kedua pihak tersebut semakin intens setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendaulat Dahlan menjadi Menteri BUMN-RI pada 17 Oktober 2011.
Namun, belakangan hubungan Dahlan sebagai eksekutif, dengan DPR sebagai legislatif praktis memanas.
Tidak jelas siapa yang mendahului, siapa yang memulai, siapa yang menebar siapa yang menuai.
Pada Oktober 2012, di saat pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951 ini genap satu tahun memimpin Kementerian BUMN, "perang" tidak terelakkan.
Pasalnya, dua kali panggilan rapat dari Komisi VII DPR tidak dipenuhi Dahlan.
Dahlan mangkir, dengan alasan harus memenuhi panggilan rapat Presiden, hingga melakukan kunjungan kerja ke luar kota.
Komisi VII pun berang. Tersinggung karena Dahlan dinilai lebih mementingkan mengurus sapi di Jambi dibanding undangan DPR yang meminta keterangan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2010 terkait inefisiensi di PT PLN yang dinilai merugikan negara Rp37,6 triliun.
Periode 2009-2010 Dahlan menjabat sebagai direktur utama perusahaan setrum plat merah tersebut.
Sadar dirinya menjadi sasaran tembak oleh DPR khususnya Panja Listrik Komisi VII, ia justru membuat heboh dengan menyebutkan telah mengantongi sekitar 10 nama anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN.
Awalnya pada 29 Oktober 2012, beredar SMS gelap yang seolah-olah dikeluarkan oleh Humas Kementerian BUMN yang isinya, "Ini inisial Anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN." Bunyi kutipan sms yang dikirim oleh nomer +62812841514XX.
Di satu sisi Dahlan membantah keras bahwa sms gelap tersebut dari Humas Kementerian BUMN, namun di sisi lain malah mengumbar segera melaporkan nama oknum DPR yang dimilikinya ke Badan Kehormatan (BK) DPR-RI.
Suami dari Nafsiah Sabri ini, kemudian diduga mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam, mengenai oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah pada BUMN.
Dipo Alam pun langsung merespon dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/ IX/2012 perihal Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong.
Seperti efek domino, surat edaran Seskab serta seruan Menteri BUMN untuk menghilangkan praktik kongkalikong di BUMN, inisial nama politisi Senayan yang disangka meminta upeti beredar luas melalui pesan berantai.
Bagai petir di siang bolong, beberapa anggota DPR yang kebetulan berinisial sama dengan isi SMS berantai itu bagai kebakaran jenggot.
Dahlan yang sudah berganti hati itu, juga memenuhi undangan BK DPR untuk menyampaikan nama dan peristiwa pemerasan yang dialmi sejumlah BUMN.
Pro kontra pun muncul. Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung Dahlan mengungkap secara jelas oknum DPR yang dimaksud agar persoalannya tuntas dan tidak lebih memperburuk citra DPR.
Akan tetapi dari 10 nama yang digadang-gadang Dahlan, tidak sekaligus diserahkan, selain karena belum cukup bukti juga ada nama yang sama dalam dua peristiwa.
Genderang perang pun bertabuh. Kontan anggota dewan yang inisialnya berbedar di publik terusik, dan mengancam menuntut Dahlan dengan pasal pencemaran nama baik.
Mengetahui ancaman tuntutan hukum tersebut, Dahlan berprinsip ibarat pejuang yang harus maju terus pantang mundur.
"Saya siap mati. Saya tidak gentar sedikitpun mengungkap oknum DPR yang berupaya memeras perusahaan milik negara, dan siap menghadapi tuntutan mereka," tegas Dahlan.
Modus Pemerasan
Setelah Dahlan Iskan membeberkan sejumlah oknum kepada BK DPR, sesaat itu pula keberanian sejumlah pihak meningkat dalam mengungkap praktik pemerasan kepada BUMN.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ismet Hasan Putro secara terang-terangan mengatakan bahwa ada oknum DPR yang sempat meminta jatah gula hingga 20.000 ton, namun karena mendapat penolakan maka hanya membeli sekitar 2.000 ton.
Adapun Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Abdul Latif Algaff mengamini bahwa praktik kongkalikong antara BUMN dan oknum anggota DPR marak terjadi.
"Kami melihat itu fakta, bahwa ada pemerasan dan modusnya macam-macam dan tidak bisa lihat bukti konkrit," ujar Abdul Latif yang juga karyawan PT Jamsostek.
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, intervensi terhadap BUMN tidak selalu dilakukan oleh anggota DPR tetapi hampir semua kalangan.
Said yang menjabat Sesmen pada 2005-2010 di tiga masa kepemimpinan Menteri BUMN yaitu Sugiharto, Sofyan Djalil, dan Mustafa Abubakar ini menyebutkan ada 10 kelompok yang sering melakukan intervensi dan upaya pemerasan terhadap BUMN.
Pertama orang terdekat kekuasan yang biasanya berpengaruh besar dalam menetapkan direksi BUMN.
Kedua, pejabat Kementerian BUMN, yang sehari-hari berhubungan dengan perusahaan platmerah.
Ketiga anggota DPR. Keempat tokoh masyarakat yang sering menitipkan nama untuk masuk dalam jajaran direksi BUMN.
Kelima LSM, keenam pemerintah daerah, selanjutnya, ketujuh penegak hukum, kedelapan oknum media, kesembilan kroni direksi BUMN, hingga kesepuluh intervensi dari pesaing bisnis BUMN di luar negeri.
"Selama di BUMN saya melihat sendiri bagaimana orang-orang dekat penguasa melakukan intervensi mulai dari istri penguasa, teman penguasa, hingga birokrat itu sendiri," ujar Dahlan.
Sepakat dengan Said, Dahlan menyebut empat cara praktik pemerasan, meminta fasilitas dari BUMN, meminta proyek, memasukkan pegawai di BUMN, dan meminta uang "terima kasih".
Modus yang dijadikan pintu masuk biasanya lewat program Penyertaan Modal Negara (PMN), yaitu berupa suntikan dana APBN kepada sejumlah BUMN yang membutuhkan.
Sederet BUMN yang mendapat PMN dan rawan dijadikan objek pemerasan yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL, Askrindo, Jamkrindo, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
BUMN Bersih
Babak kisruh antara Dahlan dengan oknum DPR terus berlanjut. Pada setiap kesempatan, Dahlan menjadi sasaran para wartawan untuk mengorek lagi pemikiran yang akan dilontarkannya.
Harus diakui Dahlan telah menjadi "media darling" yang sosok, pemikiran dan langkahnya mengisi halaman- halaman media cetak, surat kabar, menjadi hit terbanyak atau bahkan terpopuler pada media on-line, serta mengisi slot pemberitaan media televisi.
Sikap terbuka, tidak ada jarak dengan para jurnalis, tanpa protokoler, membuat sebagian kalangan menuduh bahwa Dahlan sedang melakukan pencitraan, melakukan manuver demi hajat politiknya.
Namun Dahlan bergeming atas tuduhan itu.
Pria pemilik Jawa Pos Group ini, justru semakin gencar menyuarakan pemberantasan korupsi dengan melawan segala intervensi terhadap 141 BUMN.
Tercatat sejumlah gerakan yang dilakukan Dahlan dalam membenahi perusahaan "platmerah" seperti mengurangi hingga 50 persen rapat-rapat yang tidak perlu, mengurangi secara drastis kunjungan-kunjugan direksi ke daerah, mengurangi surat-menyurat.
Gebrakan tersebut terbukti mengurangi inefisiensi di BUMN karena selama ini perjalanan dinas para direksi, menelan anggaran yang tidak sedikit.
Sedangkan dalam penangangan BUMN, Dahlan juga melakukan upaya restrukturisasi dan revitalisasi mulai dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki bidang usaha yang hampir sama, menggabung perusahaan, membenahi aset nonproduktif, hingga melepas perusahaan yang memang tidak memiliki prospek usaha ke depan.
Menurut catatan, total aset BUMN pada akhir tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp3.422 triliun meningkat dibanding tahun 2011 sekitar Rp2.962 triliun.
Saat yang bersamaan total pendapatan diproyeksikan bisa mencapai Rp1.495 triliun naik dari sebelumnya Rp1.387 triliun.
Adapun laba bersih pada 2012 diproyeksikan mencapai Rp145,56 triliun melonjak dari tahun 2011 sebesar Rp123,93 triliun.
Nilai aset BUMN sebesar Rp2.950 trilin tersebut mempresentasikan 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sesuai misinya, BUMN mengemban misi yang sangat vital terkait dengan hajat hidup orang banyak.
BUMN merupakan salah satu pilar pokok perekonomian Indonesia, penopang pertumbuhan ekonomi yang bergerak di hampir seluruh sektor usaha yang memegang posisi dominan.
Namun kenyataannya, keberadaan BUMN dari dulu hingga kini tidak seideal teori yang akan dijalankannya, karena masih saja menjadi sasaran empuk bagi para petualang pencari rente dan politisi.
"BUMN Menjadi Sapi Perah", "BUMN Hanya Ajang Korupsi", BUMN Menjadi Mesin Uang", "BUMN Masih Jadi Bancakan", "Intervensi Politik Masih Bayangi BUMN".
Tampaknya cap seperti itu masih akan terus melekat di tubuh perusahaan milik negara ini, jika semangat untuk membenahi BUMN tidak terus dilakukan.
Dahlan pun mengakui bahwa BUMN merupakan sarang korupsi, sehingga harus segera dibenahi terlebih dahulu.
"Saya datang melaporkan adanya peristiwa pemerasan oleh oknum DPR, tetapi di satu sisi kami juga harus introspeksi bahwa di BUMN sendiri harus juga dibersihkan. Saya tidak ingin bersih-bersih rumah tangga orang lain (DPR), tapi yang penting rumah tangga BUMN sendiri harus bersih," kata Dahlan.
Setali tiga uang, mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil juga menilai, bahwa upaya pemerasan terhadap BUMN oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan cerita lama.
"Namanya BUMN sebagai ''sapi perah'' itu cerita lama. Cuma selama ini tidak ada orang yang seperti Pak Dahlan yang mau membongkar kebobrokan itu," kata Sofyan.
Masalahnya, mewujudkan BUMN bersih yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan rakyat hanya dapat diwujudkan jika BUMN dikelola berdasarkan kaidah-kaidah korporasi murni dan sesedikit mungkin campur tangan birokrasi dan politik dalam pengelolaannya.
Inilah yang sesungguhnya harus menjadi tujuan dalam penataan sistem pengelolaan BUMN ke depan.
Posisi BUMN dalam perekonomian nasional sangat strategis dan tertuang dalam dalam UUD 1945.
Tidak sedikit negara di dunia yang mampu menjadikan BUMN sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan pemacu kesejateraan rakyat, bahkan menjadikan BUMN simbol kemajuan bangsanya. (*)