Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilu serentak dilaksanakan pada 2014 tidak harus menunggu pada 2019. "Putusan MK ...
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga Ketua Partai Golkar dan politisi Partai Hanura Hary Tanoesoedibyo memiliki elektabilitas menyaingi Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang ...
PDI Perjuangan menilai Mahkamah Konstitusi seharusnya memutuskan sebuah perkara berdasarkan isi gugatan yang diajukan pemohon, bukan memberikan pemecahan masalah untuk di masa ...
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra menyatakan sedang berfikir untuk mempertimbangkan apakah akan mencabut permohonan uji materi UU Pilpres setelah adanya putusan ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan pihaknya tidak merasa diuntungkan dengan dikabulkannya permohonan uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ...
Partai Kebangkitan Bangsa menilai pelaksanaan pemilu serentak akan merusak tata cara penyelenggaraan pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dampak putusan ...
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyatakan Pemerintah siap mematuhi apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan soal penyelenggaran pemilu secara serentak. ...
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengaku jika Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak akan merepotkan semua pihak. ...
Pemerintah akan patuh terhadap keputusan apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil ...
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan berpendapat Yusril Ihza Mahendra seharusnya tidak perlu menggugat Undang-Undang tentang ...