#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 3921 berita.

Bawaslu Sumbar gelar penguatan kelembagaan pasca putusan MK 135

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatra Barat menggelar penguatan kelembagaan, forecasting tata kelola lembaga penyelenggaraan pemilu pasca putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 di ...

Bawaslu Dharmasraya gelar penguatan kelembagaan hadapi pemisahan jadwal pemilu-pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menggelar kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka menghadap pemisahan jadwal pemilu dan Pilkada pascaputusan Mahkamah ...

Pasaman Barat targetkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 4,68 persen

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sebesar 4,68 persen pada 2025. "Kita akan berupaya mencapai target itu dengan berbagai cara yang ...

KPU Agam sampaikan inventaris masalah tahapan Pilkada ke DPRD Agam

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyampaikan laporan dan daftar inventaris masalah yang ada selama tahapan Pilkada 2024 pada DPRD setempat, Senin. "Penyampaian ...

Pemkab Pasaman Barat siapkan tiga program dukung pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyusun tiga program unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Ikhwanri ...

Puan Tanggapi Usulan Cak Imin soal Pilkada: Wacana yang Harus Didiskusikan Semua Partai

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait pola dalam pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengusulkan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, ...

Pencairan dana desa di Agam capai Rp61,20 miliar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyatakan pencairan dana desa di daerah itu mencapai Rp61,20 miliar untuk tahap satu dan dua dari Januari sampai Juni ...

Puan sebut DPR akan cermati dulu putusan MK Soal pemisahan Pemilu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia mengatakan, DPR akan mencermati lebih ...

Saksi Ahli MK: RUU TNI tak penuhi syarat "carry over"

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mohammad Novrizalsebagai saksi ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI ...

Putusan MK soal pemisahan pemilu masih dalam tugas konstitusional

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal masih dalam koridor tugas konstitusional karena hanya sebatas menafsirkan ...