#KONFLIK LAHAN

Setiap pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya memerlukan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR menjadi persyaratan dasar bagi setiap pelaku usaha dalam perizinan ...

Pertumbuhan jumlah penumpang kereta api di Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya ...

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa agraria lahan sawit yang diadukan masyarakat di ...

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Padang, 10 April 2026 menjadi momentum ...

Menjaga batas tanah menjadi langkah penting untuk melindungi hak kepemilikan sekaligus mencegah potensi konflik antartetangga. Masyarakat, khususnya yang sedang mudik untuk merayakan ...

Tim Patroli Anak Nagari (Pagari) Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sempat didekati dengan satwa harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) saat melakukan penanganan ...

Resor Konservasi Wilayah II Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat memasang enam kamera treap atau jebak untuk memantau kemunculan harimau sumatera (Panthera tigris ...

Program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto, perlu didukung dengan pengelolaan ruang yang terencana agar tidak memicu terjadinya konflik pertanahan. Untuk memastikan ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertipikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan ...

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Ikram Abdul Haris bersama Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Erizka Fitrawadi Nst menghadiri rapat koordinasi percepatan proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ...