#55 RUU

Kumpulan berita 55 ruu, ditemukan 52 berita.

FPKS: Negara Harus Lindungi Rakyat Dampak Mihol

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim menilai negara harus melindungi rakyat dari dampak minuman beralkohol karena itu fraksinya mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang ...

PPP Sesalkan Terbitnya Perpres Miras

Partai Persatuan Pembangunan menyesalkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani ...

Penurunan Laju Pasokan Kawasan Industri Perlu Disoroti

Penurunan laju pasokan kawasan industri di daerah Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Karawang perlu disoroti karena terkait dengan pengembangan industrialisasi di ...

Senat AS Lirik Pemindahan Tahanan Guantanamo

Senat Amerika Serikat, melalui pemungutan suara pada Selasa, memilih menjaga proposal untuk mempermudah aturan terhadap pemindahan tahanan dari Guantanamo. ...

Kadin: Tugas Pemerintah Segera Eksekusi Program Infrastruktur

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tugas pemerintah yang harus diprioritaskan saat ini adalah segera mengekskusi program infrastruktur guna mendorong ...

Survei UI : Kepercayaan ke DPR Terus Menurun

Direktur Center for Election and Political Party FISIP-UI, Reni Suwarso mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat terus ...

Akil Mochtar Terjatuh dari "Gunung Mas"

Setelah menjalani pemeriksaan panjang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan ...

Sekjen DPR Penuhi Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka ...

"Pil-Net" Menolak RUU Pemberantasan Perusakan Hutan

"Public Interest Lawyer Network" (PIL-Net) menolak Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan disahkan DPR karena berpotensi kriminalkan masyarakat lokal ...

UKP4 Soroti Pengangkatan Pejabat Tanpa Pertimbangan LHKPN

Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyoroti masih adanya pengangkatan pejabat baik di daerah dan pusat yang tidak dilakukan tanpa seleksi ...