Perundingan Oposisi - Pemerintah Gagal Akhiri Krisis Ukraina - ANTARA Sumbar

Perundingan Oposisi - Pemerintah Gagal Akhiri Krisis Ukraina

Jumat, 24 Januari 2014 15:24 WIB

Kiev, (Antara/AFP) - Pembicaraan genting antara kelompok oposisi dengan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada Kamis (23/1) gagal untuk mengakhiri krisis di Ukraina, namun diadakan gencatan senjata setelah terjadinya bentrokan yang mematikan antara demonstran dan pasukan keamanan selama lima hari. Tiga pemimpin kelompok oposisi utama Ukraina mengadakan pembicaraan selama beberapa jam dengan Yanukovych, tetapi konsesi yang ditawarkan oleh Presiden Ukraina itu disambut dengan cemoohan oleh puluhan ribu demonstran yang memenuhi Independence Square di Kiev. Dalam perkembangannya, perlawanan terhadap Yanukovych di Ukraina cenderung semakin parah, di mana para pengunjuk rasa yang marah dari enam wilayah di bagian barat Ukraina berhasil menguasai gedung-gedung administrasi lokal. Beberapa bentrokan minggu ini, yang terjadi setelah adanya aksi protes selama dua bulan atas kegagalan Yanukovych untuk menandatangani kesepakatan integrasi dengan Uni Eropa di bawah tekanan Rusia, telah mengubah sebagian wilayah di Kiev menjadi zona pertempuran hingga menewaskan lima aktivis. Setelah empat jam pembicaraan dengan Presiden Yanukovych, pemimpin oposisi Partai Fatherland Arseniy Yatsenyuk mengatakan bahwa ada kesempatan "besar" untuk menemukan solusi guna mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina. Akan tetapi, Pemimpin Partai Udar Vitali Klitschko kemudian mengatakan, presiden tampaknya menutup telinga terhadap tuntutan utama kelompok oposisi, yaitu pengunduran diri pemerintah. "Saya merasakan betapa tegang suasana dalam perundingan itu. Saya juga merasakan betapa besar harapan mereka. Namun, hasil pembicaraan ini akan mengecewakan anda," kata Klitschko. Sementara itu, pemimpin partai nasionalis, Partai Svoboda, Oleg Tyagnybok menyampaikan bahwa pemerintah telah berjanji untuk melepaskan para aktivis yang ditangkap selama terjadinya aksi protes. Tyagnybok juga mengatakan, ada usulan untuk membuat zona pemisah antara demonstran dan pasukan keamanan sehingga kamp protes utama di Independence Square tidak akan tersentuh oleh polisi. Kedua pernyataan yang disampaikan Tyagnybok itu dibenarkan oleh kantor kejaksaan umum dan kementerian dalam negeri Ukraina. Namun, ketika Tyagnybok meminta kepastian tentang kelanjutan dari pembicaraan antara oposisi dan pemerintah itu, jawabannya jelas negatif. Oleh karena itu, tidak jelas kapan pembicaraan tersebut akan dilanjutkan. Ketua Parlemen Ukraina Volodymyr Rybak mengatakan parlemen akan mengadakan pertemuan pada Selasa (28/1) untuk membahas tuntutan para demonstran mengenai pengunduran diri pemerintah dan pembatalan undang-undang anti-protes yang kontroversial. (*/WIJ)