Hatta Rajasa Menyatakan Diri Antineoliberalisme

Bandung, (ANTARA) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan diri antineoliberalisme karena dia sama sekali tidak mempercayai paham ekonomi itu mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan. "Saya tidak percaya dengan neoliberalisme, pasar bebas yang sangat bebas sehingga tak mampu mengontrol faktor keserakahan," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Kebangsaan "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Sabtu. Pada acara yang diselenggarakan Ikatan Alumni ITB dan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan profesi termasuk sejumlah kepala daerah, Hatta membawakan pemikiran dan pendapat bertajuk "Nasionalisme Ekonomi Indonesia Menuju Bangsa yang Unggul di Abad 21". Hatta, alumni Teknik Perminyakan ITB tahun 1973, menegaskan dalam tatanan perekonomian yang mengglobal saat ini tetap diperlukan "visible hand", tangan-tangan negara untuk melakukan intervensi dalam pasar terbuka dengan menciptakan sebuah pasar sosial yang berkeadilan. "Negara memberikan akses yang sama tanpa diskriminasi sambil tetap kita melindungi yang lemah,"katanya. Untuk itu, katanya, nasionalisme harus tetap digelorakan dan mendorong bangsa ini tumbuh menjadi bangsa inovatif dan kreatif. "Ada orang berpendapat nasionalisme tak relevan lagi pada era globalisasi. Saya katakan itu 'nonsense'. Nasionalisme tetap perlu di era globalisasi," katanya disambut tepuk tangan hadirin. Hatta menegaskan tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. "Nasionalisme merupakan keniscayaan. Nasionalisme adalah persoalan fundamental bangsa," katanya. Hatta menyebutkan pada 2004-2011, Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 5 - 6,5 persen, peningkatan peringkat investasi sampai tingkat "BBB-" dan pendapatan per kapita saat ini sebesar 3.500 dolar AS tetapi pertumbuhan itu tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan berproduksi anak bangsa. Meskipun demikian, katanya, Indonesia harus tetap waspada pada ancaman "middle income trap", situasi yang terjadi pada negara berpenghasilan menengah yang ditandai dengan rasio investasi rendah, pertumbuhan infrastruktur lamban, diversifikasi industri terbatas, dan pasar tenaga kerja yang buruk. "Di negara kecil mudah mengatasi 'middle income trap' itu tetapi bagi Indonesia dengan penduduk lebih dari 241 juta jiwa dalam kapal membutuhkan kehati-hatian nakhoda dalam membawa semua penumpangnya," kata Hatta yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu. Menurut Bank Dunia, hanya ada 13 negara yang lolos dari "middle income trap" atau anacaman di negara berpenghasilan menengah, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perlindungan sosial. Hatta menegaskan pemerintah saat ini menjalankan agenda Marsterplan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) demi tercapainya kemandirian, pemerataan pembangunan, konektivitas nasional dan kesejahteraan rakyat. "Sudah ada pengakuan dari dunia internasional atas percepatan pembangunan itu," katanya. Enam tema Selain penyampaian presentasi Hatta sebagai pembicara kunci, sarasehan kebangsaan itu juga membahas enam tema dengan menghadirkan sekitar 30 pembicara lain. Pelaksanaan sarasehan dibagi ke dalam enam tema kebangkitan era baru nasionalisme Indonesia yakni pembangunan agroindustri menuju kemandirian pangan; skenario membangun kemandirian energi nasional; konektivitas nasional menuju ekonomi berdaya saing; skenario kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong sektor riil dan keuangan menuju ekonomi nasional yang kuat; peningkatan kesejahteraan sosial berbasis "people centered development"; serta membangun tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Keenam tema itu dibahas para panelis dengan melibatkan peserta sarasehan sesuai minat dan keahliannya, selanjutnya diskusi yang dikemas dalam mekanisme grup atau komisi itu diharapkan berkembang secara dinamis, sekaligus produktif dalam menghasilkan berbagai kesimpulan maupun rekomendasi. Pada pembahasan bertema "Pembangunan Agroindustri Menuju Kemandirian Pangan" akan menampilkan pembicara yakni Dr. Ir. Nunung Nuryartono, MS (Kepala Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi IPB), Didi Novrian (Direktur Pendayagunaan Studi-Studi Agraria), Barnabas Suebu (mantan Gubernur Papua), Prof. Dr. Ir. Musa Hubeis (Ketua Program Studi Industri Kecil Menengah Sekolah Pascasarjana IPB) dengan lingkup pembahasan kemandirian pangan, kelestarian hutan, kearifan masyarakat, inovasi dan teknologi pangan, pengembangan ekonomi daerah, pasar pangan dunia, nilai tukar petani, dan kesejahteraan petani. Pada pembahasan bertema "Skenario Membangun Kemandirian Energi Nasional" akan membahas penguasaan sumber daya energi nasional, pengadaan dan pemanfaatan energi, diversifikasi energi (pengembangan energi terbarukan), penghematan energi, dan pengembangan teknologi dan inovasi di bidang energi, dengan menampilkan sejumlah pembicara, Ir. Marwan Batubara, MSc (Direktur IRESS), Tri Mumpuni (Praktisi Mikrohidro), Supramu Santosa (Direktur PT. Supreme Energy), Dr. Ir. Andang Bachtiar, MSc (Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Geologi Indonesia), dan Hanung Budya Yuktyanta (Direktur Pemasaran dan Bisnis Pertamina). Untuk tema "Konektivitas Nasional Menuju Ekonomi Berdaya Saing" dengan pokok bahasan peningkatan peringkat infrastruktur nasional, peningkatan kapabilitas infrastruktur nasional, ketidakseimbangan geografis dan redistribusi industri, dan alternatif kebijakan ekonomi maritim, akan menampilkan pembicara Ir. Bambang Susantono, MSCE, MCP, PhD (Wakil Menteri Perhubungan), Carmelia Hartoto (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia INSA), Ir Harris Fabillah (Direktur Eksekutif Indonesian Railways Institute), Emirsyah Satar (Direktur Utama Garuda Indonesia), dan Prof Dr Ir Senator Nur Bahagia (Guru Besar Teknik Industri ITB). Untuk tema "Skenario Kebijakan Moneter dan Fiskal yang Mendorong Sektor Riil dan Keuangan Menuju Ekonomi Nasional yang Kuat" menampilkan pembicara Sofyan Basir (Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia), Dr. Ir Perdana Wahyu Santosa, MM (Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan SMC), Ir. Nurhaida, MBA (Anggota Dewan Komisioner OJK), Dr. Aries Mufti (Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia), Dr. Purbaya Yudhi Sadewa (Kepala Ekonomi Danareksa Research Institute), dan Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA (Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan pokok bahasan peran otoritas jasa keuangan, suku bunga perbankan, aset pasar keuangan, permodalan sektor riil, kestabilan moneter, jaring pengaman sistem keuangan, kepemilikan perbankan nasional, dan arah investasi dan penanaman modal. Pada pembahasan bertema "Peningkatan Kesejahteraan Sosial berbasis People Centered Development" dengan pokok bahasan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, pengembangan dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial-ekonomi dan sosial-politik, jaminan sosial, dan keadilan penguasaan aset, dengan menampilkan pembicara Dr. Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc (Anggota Komtek Sosial Kemanusiaan Dewan Riset Nasional), Prof Dr Armida S. Alisjahbana SE MA (Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas), Prof Dr Bambang Shergi Laksmono M.Sc (Dekan Fisip UI), dan Ninuk Mardiana Pambudi (Wakil Pemimpin Redaksi Kompas). Sedangkan pada pembahasan keenam bertema "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Memihak Kepada Kepentingan Rakyat" menampilkan pembicara Prof Dr Eko Prasojo (Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Ir H Amran Nur (Wali Kota Sawahlunto), Elnimo M. Husein Mohi, ST. MSi (Anggota DPD dari Gorontalo), dan Wahyu Muryadi(Pemimpin Redaksi Tempo) dengan pokok bahasan reformasi birokrasi, sumber-sumber pemasukan pegawai negara, desentralisasi pemerintahan dan fiskal (desentralisasi yang terseleksi), dan komitmen politik pimpinan daerah pasca-Pilkada). Anggota Dewan Pengarah IA ITB Syahganda Nainggolan mengatakan hasil rekomendasi atau pun kesimpulan masing-masing diskusi akan disampaikan kembali di hadapan peserta, yang juga sebagai masukan berharga untuk penyelenggara pemerintahan, dunia usaha, penggiat sosial kemasyarakatan, eksponen aspirasi kerakyatan, media massa, serta pihak-pihak tertentu yang berpentingan. (*/sun)