Pemkab Pasaman Barat siapkan lahan pembangunan kantor imigrasi

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyiapkan opsi pilihan lahan untuk rencana pembangunan kantor imigrasi dalam upaya meningkatkan layanan seputar keimigrasian.

"Rencana lahan itu ada di belakang kantor bupati dan Kawasan perkantoran Padang Tujuh. Tentu perlu kita survei serta disesuaikan dengan tata ruang. Untuk beberapa opsi baru nanti kita ajukan izin dengan dinas terkait," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Kamis.

Menurutnya lokasi idealnya tetap berada di kawasan perkantoran pemerintahan di Simpang Empat agar mudah dijangkau masyarakat dan terintegrasi dengan layanan lainnya.

"Sebagusnya memang di daerah perkantoran. Coba nanti dipastikan aset kita di wilayah Simpang Empat mana yang kita ambil. Karena beberapa aset sudah kita hibahkan untuk kemajuan pembangunan Pasaman Barat. Setelah ini kita tinjau sesuai tata ruang," katanya.

Pihaknya menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Kantor Imigrasi di daerah itu.

Dia mengatakan keberadaan Kantor Imigrasi di Pasaman Barat akan memudahkan masyarakat memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan ke daerah lain.

Pemkab Pasaman Barat akan memetakan aset tanah milik daerah yang berpotensi dijadikan lokasi pembangunan, dengan mempertimbangkan akses, kelayakan, dan kedekatan dengan kawasan perkantoran pemerintah.

Pemkab Pasaman Barat juga telah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Arvin Gumilang membahas rencana pembangunan kantor di Pasaman Barat.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar Arvin Gumilang menilai pembangunan Kantor Imigrasi di Pasaman Barat memiliki nilai strategis karena selama ini masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan keimigrasian, termasuk menuju Bukittinggi maupun Kota Padang.

"Dukungan pemkab dan masyarakat sangat kita butuhkan untuk membangun Kantor Imigrasi ini. Karena jarak tempuh antara Pasaman Barat dengan Bukittinggi maupun Kota Padang cukup jauh mencapai tiga sampai empat jam," katanya.

Dia berharap koordinasi antara jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemkab Pasaman Barat terus diperkuat, terutama dalam menyiapkan lahan dan menentukan lokasi yang sesuai.