Dana Cadangan APBD Bisa untuk Ujian Akhir

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah provinsi bisa memanfaatkan dana cadangan dalam APBD 2017 untuk membiayai ujian akhir sekolah di daerah, jika moratorium Ujian Nasional (UN) jadi dilaksanakan.

"Dalam APBD itu ada dana cadangan sebesar 2,5 persen dari kebutuhan riil. Itu disiapkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti ini," kata Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim di Padang, Kamis.

Hanya saja menurutnya harus ada dasar hukum yang jelas untuk menggunakan anggaran tersebut.

"Berdasarkan dasar hukum itu Dinas Pendidikan Sumbar silahkan mengajukan penggunaan anggaran ke DPRD. Meski anggaran yang dibutuhkan miliaran rupiah, asalkan punya dasar jelas kita beri izin," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur mengaku lega dengan tanggapan positif DPRD tersebut, karena saat ini belum ada anggaran untuk melaksanakan ujian akhir di provinsi jika moratorium UN jadi dilaksanakan.

"Artinya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan meskipun APBD Sumbar 2017 telah ketok palu," ujarnya.

Ia menjelaskan moratorium UN tersebut saat ini masih berupa wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) karena Instruksi Presiden (Inpres) belum keluar.

"Dasar hukum pelaksanaan UN adalah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk mengubahnya harus ada Inpres. Saat ini kita tentu masih menunggu hal itu," katanya.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pihaknya mendukung moratorium UN jika itu adalah keputusan pemerintah pusat. Namun karena ABPD Sumbar 2017 sudah ketok palu, ia berharap anggaran yang menjadi konsekuensi dari kebijakan itu bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.

Pengalaman pelaksanaan ujian di tingkat provinsi, yaitu Pra UN tahun 2012 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4 miliar. Anggaran itu bisa bertambah atau berkurang jika ujian akhir dilaksanakan pada April atau Mei 2017. (*)