Pemimpin China Terima Surat PM Jepang

Jumat, 25 Januari 2013 17:40 WIB

Beijing, (ANTARA/AFP) - Seorang utusan dari Tokyo menyerahkan surat pribadi dari Perdana Menteri Jepang baru Shinzo Abe kepada pemimpin China Xi Jinping pada Jumat, dalam pertemuan yang ditujukan untuk memuluskan hubungan di tengah sengketa sengit teritorial. Natsuo Yamaguchi, ketua Partai Komeito baru, mitra yunior dalamkoalisi Jepang, merupakan anggota parlemen Jepang yang paling senior untuk mengunjungi China sejak ketegangan berlangsung lama atas sengketa kepulauan yang semakin intensif pada September lalu. Di Balai Agung Rakyat di Beijing, kedua pihak menyatakanpenghargaan untuk perjalanan sebelum memulai pembicaraan pribadi, dan pihaknya tidak mengungkapkan apa surat itu. "Tuan Yamaguchi mengunjungi China pada periode di mana hubungan China-Jepang menghadapi situasi khusus. Kami sangat menganggap penting kunjungan Anda," kata Xi, Ketua Partai Komunis China yang berkuasa dan calon presiden negara itu mendatang. Yamaguchi mengatakan dia "senang tak terbandingkan" mengenai pertemuan itu. Sementara ia tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan Tokyo yang dipimpin oleh tokoh garis keras Abe, acara tersebut merupakan langkah positif dan langka saat terjadi sengketa teritorial berat pada hubungan antara kedua negara raksasa Asia. Beijing telah berulang kali mengirimkan kapal ke perairan dekat kepulauan itu sejak Jepang menasionalisasi sebagian dari gugusan pulau itu pada September, satu langkah yang memicu sengketa diplomatik dan demonstrasi besar anti-Jepang di seluruh China. China juga telah mengirimkan pesawat patroli udara di dekat pulau yang dikendalikan Tokyo, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang tetapi diklaim oleh Beijing sebagai Diaoyu. Gugusan pulau-pulau itu diyakini terletak di atas cadangan mineral yang luas. Pada awal pekan ini, Yamaguchi mengatakan dia berharap untuk meningkatkan hubungan, tetapi menegaskan bahwa Tokyo tidak punya rencana untuk kompromi atas pulau-pulau itu. "Saya ingin membuat langkah menuju membuka pintu untuk normalisasi hubungan kami," katanya kepada wartawan sebelum keberangkatannya. Mengenai kepulauan itu, ia mengatakan: "Sikap kami adalah bahwa tidak ada masalah teritorial. Itulah pengakuan bersama antara pemerintah dan koalisi," tegasnya. (*/wij)