Presiden: Penyerapan Anggaran Kementerian Masih Rendah

Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo mengatakan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian hingga pertengahan 2016 ini masih rendah sehingga ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Ini sebetulnya pada awal Januari atau akhir Desember sudah ingatkan agar belanja kementerian dan lembaga didorong untuk bisa dipercepat. Tapi dalam prakteknya saya melihat angka-angka yang di kementerian masih lambat," kata Kepala Negara pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna dengan agenda perkembangan pembahasan APBN Perubahan 2016 dan Laporan Persiapan Hari Raya Idul Fitri 2016 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mengatakan hanya dua-tiga kementerian yang penyerapan anggaran lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara terang, dia menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa mempercepat belanja sampai empat kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.

"Kalau belanja pemerintah tidak segera maka akan dorong petumbuhan lebih lambat," katanya menegaskan.

Selain belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan investasi.

Jokowi mengatakan jika investasi yang ditangani Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika tidak segera direalisasikan maka hal itu juga tidak memberikan efek nyata pada pertumbuhan ekonomi.

Pada bagian lain sambutannya, Joko Widodo mengatakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan swasta harus diserahkan ke swasta dan tidak boleh dikerjakan pemerintah.

"Kalau proyek bisa dikerjakan swasta, serahkan ke mereka. Jangan kebalik. Investor berminat tapi malah kita pakai APBN. APBN digiring ke tempat lain," katanya.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2016 mencapai 4,92 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2015 sebesar 5,04 persen. (*)