FARC Tak Terima Perdamaian Berisi Hukuman Penjara

Rabu, 4 Maret 2015 09:09 WIB

Havana, (Antara/Xinhua-OANA) - Kelompok pemberontak Kolombia yang merundingkan kesepakatan perdamaian dengan pemerintah pada Selasa (3/3) menyatakan kelompok itu akan menolak setiap kesepakatan yang berisi ancaman hukuman penjara buat petempurnya. Satu delegasi yang mewakili kelompok pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dalam pembicaraan yang diadakan di Havana, Kuba, menyatakan pemberontak sayap-kiri tersebut tidak melanggar hukum dengan mengangkat senjata untuk memerangi pemerintah yang tidak adil. "Pengaturan yang mempertimbangkan sekalipun cuma satu hari hukuman penjara buat setiap anggota gerilyawan bukan pilihan," kata Ricardo Tellez, anggota delegasi FARC yang membacakan satu pernyataan yang sudah disiapkan. Ia menambahkan petempur telah "melaksanakan hak untuk memberontak ... mengakhiri ketidak-adilan yang telah dialami rakyat kami". Sejak penghujung 2012, gerilyawan dan pemerintah telah merundingkan ketentuan kesepakatan perdamaian akhir guna mengakhiri perang, yang selama masa lima dasawarsa telah menewaskan lebih dari 220.000 orang dan membuat sebanyak 5,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Di antara masalah yang rumit di dalam agenda ialah pembaruan agraria dan pendistribuan kembali tanah, hubungan FARC dengan penyelundupan narkotika, mekanisme untuk meletakkan senjata, termasuk pembentukan satu gerakan atau partai politik. Dalam beberapa hari belakangan, telah ada dorongan agar pemberontak diadili atas "kejahatn perang dan kejahatan terhadap umat manusia", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Pada Jumat (27/2), mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan memperingatkan Mahkamah Pidana Internasional, yang berpusat di Den Haag, Belanda, dapat campur-tangan, "jika keadilan tidak memihak pada korban". Sebagai tanggapan, Tellez dari FARC menangkis dan mengatakan bukan pemberontak yang "telah menikmati kekebalan selama konflik Kolombia, tapi pemerintah, politisi yang berkuasa dan militer". Di Madrid, Spanyol, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos --yang sedang berkunjung-- mengatakan kepada harian Spanyol El Pais, "Ada orang yang menginginkan keadilan yang lebih keras dan orang lain yang mengatakan, Jangan adili kami atas kejahatan apa pun yang tak patut saya terima ini --saya pemberontak; ini adalah ideologi saya." FARC juga mungkin menghadapi tuntutan PBB untuk mengekstradisi anggotanya dengan tuduhan melakukan penyelundupan narkotika dan kejahatan lain. TapI Santos mengatakan ia akan "mencari penyelesaian untuk ini" dengan Washington. "Dalam jangka panjang, keadilan tak patut menjadi penghalang bagi perdamaian," kata Santos. Ia menyatakan ia tak pernah melihat FARC demikian berkomitmen untuk mencari cara mengakhiri konflik. Namun ia tak bisa menjamin bahwa kesepakatan perdamaian akan dicapai, kata El Pais. "Kami bergerak menuju akhir konflik tapi bagian paling sulit masih ada, dan proses kadangkala buntu pada masalah paling sulit," kata Santos. Proses perdamaian telah diselenggarakan di Havana, Kuba, sejak November 2012, dengan dukungan Kuba dan Norwegia, dan "ditemani" Chile serta Venezuela. Kedua pihak dalam konflik di Kolombia telah mencapai setidaknya sebagian kesepakatan mengenai masalah narkotika, pembaruan agraria dan keikut-sertaan pemberontak dalam politik. (*/sun)