Menlu Paparkan Diplomasi RI Kepada Koresponden Asing

Selasa, 11 Desember 2012 06:48 WIB

Marty Natalegawa

Jakarta, (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memaparkan capaian dan tantangan diplomasi 2013 dalam forum "Jakarta Foreign Correspondents Club", sekaligus menjelaskan berbagai perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pertemuan itu Menlu Marty Natalegawa juga memastikan peran aktif Indonesia di kancah internasional, kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, PLE Priatna, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. Priatna mengatakan forum "Jakarta Foreign Correspondents Club" dihadiri oleh sejumlah Duta Besar dan para diplomat asing di Jakarta, serta sejumlah perwakilan dari kalangan media seperti dari kantor berita ABC, BBC, Channelnews Asia, dan harian the Strait Times. "Dialog Menlu Marty dengan kalangan media asing tersebut berlangsung cukup panjang dan terbuka," kata Priatna. Beberapa hal yang menjadi pokok pemaparan Marty pada forum itu, kata Priatna, adalah tentang pengesahan Palestina menjadi Negara Peninjau di PBB, yang memiliki simbol politik yang sangat penting dalam diplomasi. Indonesia sebagai ko-sponsor resolusi itu di PBB, memandang perkembangan positif tersebut perlu dimanfaatkan untuk melepaskan Israel-Palestina dari lingkaran konflik yang bekepanjangan, katanya. "Kuncinya adalah dengan mengembangkan arsitektur yang kondusif di kawasan," kata Menlu Marty. Priatna mengatakan, Marty juga membahas tentang bagaimana negara-negara ASEAN menggulirkan arsitektur kawasan yang memungkinkan terwujudnya stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran masyarakatnya, sehingga dinamika di Laut China Selatan terus dikelola melalui dialog antara ASEAN dengan China. ASEAN juga telah membentuk berbagai instrumen untuk memenuhi target Masyarakat ASEAN pada Desember 2015. Berbagai prasyarat di tiga pilar terus dilengkapi agar ASEAN semakin dekat dengan masyarakatnya, katanya. "Sejumlah langkah maju diantaranya adalah tercapainya pembentukan Komisi HAM ASEAN (AICHR), Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (AIPR), dan berlangsungnya kembali dialog Traktat Kawasan Bebas Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ)," kata Marty. Sementara pada forum lainnya, Indonesia baru saja memulai keketuaannya di APEC. Sehingga pada 2013 nanti, Indonesia akan mengajak negara-negara APEC mentransformasikan arsitektur baru di kawasan, serta berupaya untuk mendorong penguatan relevansi APEC. Di tingkat global, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi co-chair untuk merumuskan agenda pembangunan dunia dalam "UN High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda" (UN-HLP). "Selain perkembangan kawasan dan global, Menlu Marty juga menyorot mengenai masalah perlindungan WNI akibat konflik di Suriah," kata Priatna. Sejak konflik meletus, Pemerintah Indonesia telah melakukan 43 operasi dengan catatan 4.013 WNI yang berhasil dievakuasi, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah maupun difasilitasi oleh pihak lain. Saat ini, sekitar 300 WNI masih dalam penanganan KBRI. (*/sun)