Logo Header Antaranews Sumbar

"Black Campaign" Tak Berpengaruh Langsung ke Masyarakat

Rabu, 2 Juli 2014 13:27 WIB
Image Print

Jakarta, (Antara) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan, kampanye hitam atau black campaign di dunia maya, media sosial dan media massa tak berpengaruh langsung ke masyarakat untuk melakukan tindakan yang bersifat anarkis. "Aparat intelijen dari Badan Intelijen Strategis (Bais), TNI dan Polri sudah melakukan pemantauan terkait kampanye hitam tersebut. Kita monitoring sepanjang hari, tak berpengaruh kepada masyarakat. Masyarakat saat ini sudah mulai cerdas dan tak mau terpancing untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto saat jumpa pers usai melakukan Rapat Koordinasi terkait Pengamanan Pilpres 2014, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu. Kendati demikian, lanjut dia, aparat kepolisian yang dibantu oleh TNI siap melakukan pengamanan mulai dari pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan pilpres pada 9 Juli 2014. "Polri dan TNI akan siaga penuh hingga pelaksanaan Pilpres. Namun, aparat tetap diterjunkan disesuaikan dengan dinamika di lapangan," katanya. Djoko mengatakan, di tengah kebebasan saat ini, masyarakat akan mudah terpancing dengan isu-isu yang cenderung adu domba, isu yang mengajak kekerasan dan melanggar hukum. "Masyarakat harus mencerna isu-isu yang beredar agar tak terjadi hal-hal yang tidak baik. Bila ada intimidasi, ancaman dan money politics (serangan fajar), agar segera melaporkan kepada aparat terdekat sehingga bisa segera ditindaklanjuti," kata mantan Panglima TNI ini. Purnawirawan bintang empat ini juga mengimbau kepada tim pemenangan pasangan capres dan cawapres untuk menjaga suasana yang baik dan kondusif, sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya pada 9 Juli 2014 dengan aman dan lancar tanpa adanya intimidasi, tekanan dan pengaruh-pengaruh yang tak diinginkan. "Tim pemenangan capres dan cawapres juga harus koordinasi dengan aparat keamanan agar tercipta suasana yang damai hingga hari pencoblosan," kata Djoko. Menurut dia, bila dalam pelaksanaan Pilpres nanti, ada kubu yang tak setuju dengan hasil Pilpres agar menyalurkan aspirasinya ke lembaga yang berwenang, sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku. "Hindari tindakan yang anarkis, merusak, main hakim sendiri karena akan merugikan masyarakat jauh lebih besar. Media massa juga memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif agar tercipta pelaksanaan pemilu yang aman, tertib dan lancar," ujarnya. Rakor itu diikuti oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kepala BIN Marchiano Norman, dan tiga kepala staf angkatan. (*/sun)



Pewarta:
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026