Solok (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melaksanakan audit kinerja terhadap efektivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Selain menilai kualitas pelayanan, audit ini juga bertujuan sebagai evaluasi sekaligus pembinaan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.
Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan audit oleh BPK. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyambut dengan terbuka pelaksanaan audit kinerja oleh BPK RI. Bagi kami, audit bukan hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wako Ramadhani dalam entry meeting, Selasa (29/) di Ruang Zarhismi Ajis.
Entry meeting ini merupakan langkah awal sebelum tim BPK melaksanakan rangkaian pemeriksaan dan observasi lapangan. Audit difokuskan pada sejumlah aspek penting dalam pelayanan publik, seperti efektivitas kebijakan, pencapaian standar pelayanan minimal, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Wali Kota Ramadhani menegaskan kesiapan Pemkot Solok untuk bersinergi dengan tim auditor BPK RI. Ia meminta seluruh perangkat daerah agar memberikan data dan informasi yang akurat demi mendukung kelancaran audit.
“Mohon kerja sama kita semua untuk mendukung proses audit yang dilakukan tim BPK RI. Sampaikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, semoga proses audit berjalan lancar dan tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI menyampaikan bahwa audit kinerja bertujuan menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja pelayanan di masa mendatang.
“Pelayanan publik merupakan wajah dari birokrasi. Melalui audit ini, kami berharap dapat memberikan penilaian yang objektif sekaligus masukan yang konstruktif agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan publik,” jelasnya.