Padang Panjang (ANTARA) - Angka kemiskinan ekstrim di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, hingga periode Juli 2024 mencapai 0,17 persen, lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 1,07 persen dan sempat berada pada angka 0 persen pada tahun 2022.
"Penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot saja. Perlu kolaborasi dan kerja sama dengan BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya," ungkap Pj. Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Pitra, A.P, M.Si pada pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kamis (19/12).
Sonny, menjelaskan Pemkot Padang Panjang, sudah anggarkan alokasi untuk penanggulangan kemiskinan di kota itu.
"Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dengan total Rp1,5 juta per orang yang disalurkan Rp500 ribu setiap bulannya selama tiga bulan," jelas Sonny.
Ia menambahkan, Pada 2025 mendatang, Pemkot juga sudah mengalokasikan APBD untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, akan dialokasikan bantuan. Bagi yang belum inilah yang akan diisi BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya.
"Penanggulangan kemiskinan pendekatannya harus sesuai data yang sebenarnya. Kita harus memiliki data tersebut untuk bisa mengetahui kondisi rumah, kondisi orang tua, perekonomian, anak, sekolah dan lainnya. Dengan demikian kita bisa menganalisa apa yang mereka butuhkan," kata dia.
Menurut Sonny, BUMN, Bank Nagari memiliki dana CSR, sedangkan Baznas memiliki empat program, ini bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari kemiskinan. Termasuk kolaborasi semua OPD, sangat dibutuhkan untuk memberikan program-program untuk memperbaiki perekonomian masyarakat miskin.
"Butuh kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ini. Kita berharap juga peranan dari tokoh-tokoh masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat," ujar Sonny.
Pemerintah Kota Padang Panjang, terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program. Sonny berharap semua program yang telah dan akan dilaksanakan bisa menurunkan angka kemiskinan di Panjang dan kembali 0 persen seperti capaian pada tahun 2022 lalu.