Padang (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Andalas Padang Khairul Fahmi mengatakan buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis yang diluncurkan serentak di 5 kota di Indonesia pada Kamis (12/12) dinilai menjadi sebuah dokumen yang penting untuk literasi soal demokrasi di tanah air.
Khairul Fahmi mengatakan pelaksanaan Pilpres 2024 di Indonesia belum lama ini telah melahirkan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru yakni Prabowo-Gibran. Namun kondisi yang terjadi, dan bahkan telah ditonton bagi jutaan rakyat bahwa Pilpres 2024 menimbulkan gejolak karena publik menilai Pilpres dimaksud cacat hukum.
"Pada tiga buku yang membahas soal antara hukum dan politik, keadilan elektoral di MK, dan suara publik bergaung di MK merupakan sebuah buku yang penting untuk dibaca oleh rakyat di Indonesia," katanya di Padang, Kamis (12/12/2024).
Menurutnya, bicara soal Pilpres 2024 itu, yang paling disorot masyarakat adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga hal-hal yang dibahas di dalam buku-buku tersebut, lebih kepada soal kebijakan dan keputusan yang membuat melemahkan lembaga hukum tertinggi yakni MK.
"Jadi saya melihat buku-buku yang baru diluncurkan itu, perlu dibaca masyarakat. Biar masyarakat tahu kondisi yang terjadi, dan apabila menghadapi Pilpres 2029 nanti, masyarakat punya pemahaman soal hukum terkait dengan pemilu," sebutnya.
Sementara penulis buku, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan resmi menyampaikan ketiga buku tersebut menjadi tonggak penting dalam mengupas hubungan antara hukum, politik, dan suara publik dalam Pilpres 2024.
Seperti untuk buku Antara Hukum dan Politik, dimana buku itu menyajikan perdebatan komprehensif tentang pelaksanaan Pilpres 2024 yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga politik, etika, dan psikologi.
Todung mengupas dinamika persidangan hingga Putusan MK, lengkap dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi. “Sebagai buku yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas demokrasi, karya ini menjadi referensi penting bagi praktisi hukum dan akademisi, dengan semangat utama Melawan TSM, Menegakkan Konstitusi,” ujarnya.
Selanjutnya buka Keadilan Elektoral di Mahkamah Konstitusi, lebih kepada membahas mengenai Putusan MK No. 2.PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Para ahli yang terlibat menyusun analisis dari lima tema utama, kewenangan MK, solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh MK, dilema keadilan prosedural dan substantif, beban pembuktian dalam Pemilihan Umum, serta dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.
“Jadi buku ini menawarkan analisis mendalam bagi pembaca yang ingin memahami kompleksitas hukum elektoral di Indonesia,” ungkapnya.
Lalu untuk Suara Publik Bergaung di MK, membahas mengabadikan suara publik dan dinamika persidangan selama sengketa Pemilihan Presiden 2024 di MK.
Melalui amicus curiae dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi advokat, dan seniman, lanjut Todung, buku tersebut mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. “Pembahasannya menyoroti bagaimana kegelisahan publik terhadap proses demokrasi yang menjadi suara kolektif dan mempengaruhi tekanan perjalanan persidangan.
Untuk itu, Todung menyebutkan bahwa ketiga buku tersebut menjadi catatan penting untuk memahami tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada saat Pilpres 2024 serta bagaimana peran hukum, politik, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menjaga keadilan dan demokrasi.