Pariaman (ANTARA) - Puluhan pelajar di Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) mendeklarasikan diri anti politik uang guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang bebas dari praktik yang merusak demokrasi.
"Saya terharu di sini, karena di Pariaman siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah mendeklarasikan diri secara penuh bahwa politik uang itu tidak baik dan tidak benar," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar Muhammad Khadafi usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pelajar di Kota Pariaman, Jumat.
Ia mengatakan jika masih ada orang atau tim pemenangan yang masih melakukan praktik politik uang untuk memenangkan kontestasi pada Pilkada atau Pemilu maka seharusnya mereka malu dengan pelajar di Pariaman.
Menurutnya pelajar atau pemilih pemula memiliki kesadaran untuk menciptakan politik positif dan demokrasi yang baik karena jika mereka salah memilih maka akan mempengaruhi pendidikan bahkan kehidupan mereka di kemudian hari.
"Dan kepada tenaga pendidik atau pengajar agar juga tidak membawa atau menyeret pelajar yang pada 27 November telah memiliki hak untuk memilih ke arah sana (politik uang) karena ada sanksi yang menanti," katanya.
Ia menyampaikan Pariaman merupakan daerah pertama di Sumbar yang pelajarnya mendeklarasikan dari anti politik uang sehingga membantu mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya hal ini momentum yang baik untuk provinsi tersebut.
"Kami akan meminta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar untuk melihat kondisi di Pariaman agar mengikuti hal yang sama," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pariaman Riswan mengatakan jumlah pemilih Pemula di daerah itu sekitar 7.000 atau 10 persen dari daftar pemilih tetap yang ditetapkan KPU setempat yang mencapai 72.660 ribu.
"Pemilih pemula rentan di-eksplorasi oleh pasangan calon dengan cara yang tidak benar, seperti politik uang, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), dan ujaran kebencian," kata dia.
Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya menyosialisasikan terkait politik, Pilkada dan hal-hal yang mencederainya serta dampaknya sehingga kelompok pemilih tersebut tidak saja mengetahuinya namun juga menjadi pihak yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pesta demokrasi.
Ia menyampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut pelajar juga mendeklarasikan diri untuk menolak hal-hal yang merusak demokrasi. Mereka, lanjutnya juga dapat menyampaikan kepada teman sejawatnya. Pada kesempatan tersebut Bawaslu Pariaman juga mengundang sejumlah guru guna menyampaikan terkait bahaya politik uang.
"Selain kami mengunjungi sekolah untuk sosialisasi Pilkada, kami juga siap memenuhi undangan dari sekolah untuk menyosialisasikan terkait Pilkada," ujar dia.
Ia menambahkan sosialisasi terhadap pelajar di Pariaman tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan pihaknya terhadap kelompok pemilih dewasa dan tokoh masyarakat yang ada di daerah itu.
"Saya terharu di sini, karena di Pariaman siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah mendeklarasikan diri secara penuh bahwa politik uang itu tidak baik dan tidak benar," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar Muhammad Khadafi usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pelajar di Kota Pariaman, Jumat.
Ia mengatakan jika masih ada orang atau tim pemenangan yang masih melakukan praktik politik uang untuk memenangkan kontestasi pada Pilkada atau Pemilu maka seharusnya mereka malu dengan pelajar di Pariaman.
Menurutnya pelajar atau pemilih pemula memiliki kesadaran untuk menciptakan politik positif dan demokrasi yang baik karena jika mereka salah memilih maka akan mempengaruhi pendidikan bahkan kehidupan mereka di kemudian hari.
"Dan kepada tenaga pendidik atau pengajar agar juga tidak membawa atau menyeret pelajar yang pada 27 November telah memiliki hak untuk memilih ke arah sana (politik uang) karena ada sanksi yang menanti," katanya.
Ia menyampaikan Pariaman merupakan daerah pertama di Sumbar yang pelajarnya mendeklarasikan dari anti politik uang sehingga membantu mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya hal ini momentum yang baik untuk provinsi tersebut.
"Kami akan meminta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar untuk melihat kondisi di Pariaman agar mengikuti hal yang sama," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pariaman Riswan mengatakan jumlah pemilih Pemula di daerah itu sekitar 7.000 atau 10 persen dari daftar pemilih tetap yang ditetapkan KPU setempat yang mencapai 72.660 ribu.
"Pemilih pemula rentan di-eksplorasi oleh pasangan calon dengan cara yang tidak benar, seperti politik uang, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), dan ujaran kebencian," kata dia.
Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya menyosialisasikan terkait politik, Pilkada dan hal-hal yang mencederainya serta dampaknya sehingga kelompok pemilih tersebut tidak saja mengetahuinya namun juga menjadi pihak yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pesta demokrasi.
Ia menyampaikan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut pelajar juga mendeklarasikan diri untuk menolak hal-hal yang merusak demokrasi. Mereka, lanjutnya juga dapat menyampaikan kepada teman sejawatnya. Pada kesempatan tersebut Bawaslu Pariaman juga mengundang sejumlah guru guna menyampaikan terkait bahaya politik uang.
"Selain kami mengunjungi sekolah untuk sosialisasi Pilkada, kami juga siap memenuhi undangan dari sekolah untuk menyosialisasikan terkait Pilkada," ujar dia.
Ia menambahkan sosialisasi terhadap pelajar di Pariaman tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan pihaknya terhadap kelompok pemilih dewasa dan tokoh masyarakat yang ada di daerah itu.